Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Jawa Timur, DR. Ir. Abdul Hamid mengatakan, akuntansi dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola dan riset Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan good corporate governance wajib diterapkan sebagai perwujudan akuntabilitas. Skema pembiayaan riset yang diadakan atas dasar kerjasama Pemprov Jawa Timur dan para dosen dari berbagai perguruan tinggi, harus dikelola secara akuntabel, jangan sampai tertangkap tangan karena penyalahgunaan dana hibah riset.
“Dosen sebagai modal SDM dan kaum intelektual dituntut untuk bisa melakukan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan penerapan teknologi untuk pengembangan infrastruktur,” kata Hamid dalam Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IV di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/4/2017).
Hamid menjelaskan, tema pembangunan 2018 yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Timur adalah memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rancangan RKPD 2018 adalah memacu pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan industri, perdagangan, efektivitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan di Jawa Timur. Hal ini diwujudkan dalam jangka pendek dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui; pangan, UMKM, industri manufaktur.
“Berikutnya, mempercepat realisasi ijin prinsip, sehingga investasi dipertahankan, serta pasar ASEAN dan pasar non tradisional,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Hamid, posisi Provinsi Jawa Timur sangat strategis, karena merupakan provinsi yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data resmi, sambung dia, tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 1.855,04 triliun, tumbuh 5,55 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,44 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Rp. 12.406,80 triliun dengan share 14,95.Maka, tidak salah kalau Provinsi Jawa Timur sebagai center of grafity, karena juga memiliki luas wilayah 47.152 km2. Jumlah penduduk (data BPS 2016) 39.075.079 orang, kepadatan penduduk 807 jiwa/km2. Mayoritas penduduk beragama muslim (97,80 persen). Jumlah kabupaten dan kota 38, dengan 665 kecamatan dan 8.501 desa/kelurahan. Laju pertumbuhan penduduk 0,610, total fertility rate 1,946 dan Rasio perbandingan jenis kelamin 97,03.
“Posisi yang sangat strategis itulah yang diharapkan akan mampu mewujudkan iklim investasi untuk memperlancar pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tukas Hamid.
TERPOPULER
