- Ketua MPR Ahmad Muzani belum mengetahui rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
- Muzani menegaskan keputusan untuk melakukan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
- Mensesneg Prasetyo Hadi membantah kabar perombakan dan menyatakan prioritas utama adalah mengisi posisi wakil menteri yang kosong.
Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui adanya rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.
Menurutnya, seluruh keputusan mengenai susunan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden.
"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," ujar Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Muzani juga enggan berspekulasi mengenai perlu atau tidaknya perombakan kabinet, termasuk jika dikaitkan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Ia kembali menegaskan, keputusan untuk mengganti atau mempertahankan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," tegasnya.
![Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/07/20938-menteri-sekretaris-negara-mensesneg-prasetyo-hadi.jpg)
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membantah kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Prasetyo mengatakan hingga saat ini belum ada agenda resmi terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju.
"Ini pertanyaan setiap minggu setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, apabila nantinya dilakukan perubahan susunan kabinet, fokus utamanya adalah mengisi posisi yang masih kosong, terutama jabatan wakil menteri di sejumlah kementerian.
Menurut Prasetyo, pengisian jabatan yang belum terisi akan menjadi prioritas dibandingkan melakukan perombakan besar terhadap menteri yang saat ini masih menjabat.