Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pimpinan Bea Cukai se-Asia Tenggara (ASEAN Directors-General of Customs Meeting) ke-26 yang diselenggarakan sejak 16 hingga 18 Mei di Bali. Indonesia juga bertindak sebagai Chairman pertemuan sekaligus sebagai Ketua ASEAN Customs selama setahun ke depan. Pertemuan ini merupakan forum tertinggi di bidang kepabeanan di ASEAN yang membahas berbagai kepentingan strategis pabean dalam rangka mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta memberi arahan dan keputusan bagi forum kerja sama kepabeanan di bawahnya, yaitu: Coordinating Committee on Customs (CCC); Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG); Customs Capacity Building Working Group (CCB WG) serta Customs Procedures and Trade Facititation Working Group (CPTF WG) yang membawahi Sub Working Group on ASEAN Customs Transit System (SWG ACTS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature Task Force (AHTN TF).
Hadir dalam pertemuan ini pimpinan Bea Cukai dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN ASEAN Secretariat. Para pimpinan Bea Cukai ASEAN juga mengadakan pertemuan dengan mitra dialog Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea, serta pendatang baru Australia, dengan mendapat dukungan dari World Customs Organization (WCO). Diagendakan pula sesi konsultasi perwakilan private sector dari US-ASEAN Business Council (US-ABC), EU-ABC, serta perwakilan private sector dari negara tuan rumah (host) yang merupakan usulan dari Indonesia.
"Dalam pertemuan tahunan ini dibahas berbagai langkah strategis yang merupakan rencana pengembangan yang telah dicanangkan di ASEAN," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, dalam keterangan resmi, Selasa (16/5/2017).
Langkah strategis tersebut digunakan dalam memajukan perdagangan dan investasi di antaranya yang merupakan inisiasi DJBC yaitu:
i. Usulan jika pertemuan ASEAN Directors-General of Customs dapat membahas isu-isu yang lebih strategis dan dapat menerapkan pendekatan top-down sehingga kinerja working group yang ada di bawahnya dapat lebih terfokus dan terarah.
ii. Inisiasi Term of Reference (TOR) Private Sector Engagement di mana akan memberikan kesempatan ASEAN Customs untuk berinteraksi dalam private sector. Hal ini dicanangkan mengingat dapat mendorong private sector nasional, asosiasi nasional, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mendapatkan dukungan dalam memajukan perdagangan ASEAN.
iii. Optimalisasi peran ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatrue-Task Force (AHTN-TF), di mana ahli klasifikasi ASEAN dapat berkumpul untuk berdiskusi, belajar, dan sharing pendapat terkait isu-isu klasifikasi untuk nantinya akan dibawa ke WCO HS Committee.
iv. Inisiasi Strategic Plan on Customs Development (SPCD) baru yang dinilai lebih strategis dari sisi substansi, antara lain: SPCD on ASEAN Customs Policy Studies on Forecasting; SPCD on ASEAN Customs Diagnostic Framework; SPCD on Enhancement of Customs Integrity; serta SPCD on Human Resource and Administration Development. SPCD dimaksud diusulkan untuk mulai diimplementasikan pada 2021-2025 dan kini sedang dalam pembahasan oleh negara-negara ASEAN.
v. Inisiasi program capacity building bagi para ahli di masing-masing negara ASEAN. Usulan ini disambut baik oleh negara-negara dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian atas pengembangan jaringan training centers dan experts terakreditasi di ASEAN. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong bertambahnya WCO Accredited Expert di ASEAN.
Beberapa pencapaian terkini yang telah berhasil diselesaikan oleh ASEAN Customs adalah ASEAN Agreement on Customs, Broad Direction for Customs encompassing the period of 10 years (2016-2025), AHTN 2017 dan ASEAN Valuation Training Module yang disusun Indonesia. Sebagai turunan dari Broad Direction, ASEAN Customs juga telah berhasil menyepakati Strategic Action Plan dan Key Performance Indicators (SAP-KPIs) sebagai bentuk akuntabilitas ASEAN Customs.
ASEAN Single Window turut mengalami kemajuan yang signifikan. ASEAN Customs Transit System (ACTS, Sistem Transit Kepabeanan ASEAN) yang akan menjadi kunci bagi konektivitas ASEAN dan kelancaran arus barang antar negara di ASEAN saat ini berada di fase akhir untuk dapat diberlakukan sepenuhnya. Private Sector Engagement akan menjadi panduan bagi sektor swasta dalam berkontribusi lebih jauh dalam inisiatif kepabeanan di ASEAN juga sudah berada di tahapan akhir penyelesaian.
"ASEAN Customs merupakan salah satu sectoral kunci dalam pilar ekonomi ASEAN terutama dalam bidang Perdagangan dan Transportasi. Di samping itu, kerjasama penegakan hukum (enforcement) di bidang narkotika, barang-barang berbahaya bagi masyarakat, lingkungan hidup, serta praktik-praktik penyelundupan juga merupakan fokus dan kepedulian bersama dari ASEAN Customs," ujar Heru.
Pentingnya sinergi dan koordinasi antar sectoral di ASEAN saat ini semakin dirasakan, karena hampir seluruh isu dan inisiatif merupakan cross-cutting issues melibatkan agencies yang lain, seperti Trade Facilitation yang dibahas melalui ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), e-commerce oleh ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce (ATF-JCC), ataupun di bidang transportasi terkait transit di mana DJBC aktif sebagai salah satu anggota National Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC).
Pertemuan ASEAN DG Meeting tahun ini bertepatan dengan perayaan 50 tahun ASEAN sehingga diharapkan spirit dan solidaritas ASEAN dapat menjadi modal berharga untuk mewujudkan cita-cita ASEAN.
TERPOPULER
