REGIONAL:
Rapat paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 berlangsung di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) tahun 2018 mencapai 11-12 persen. Angka ini meningkat dari 2016 lalu yang hanya sebesar 10,36 persen. Menurut Ani, angka tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang membaik, kapasitas historis penerimaan perpajakan, dan upaya-upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan. Diharapkan pada tahun 2018 rasio perpajakan dapat mencapai 11-12 persen.
Rasio perpajakan tahun 2018 akan memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak yaitu perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan.
"Pemerintah akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai melalui pengenaan cukai terhadap barang-barang yang perlu dikendalikan konsumsinya karena menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat," jelasnya.
Ani juga mengapresiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang mendukung upaya Pemerintah dalam rangka perluasan obyek kena cukai yang merusak lingkungan.
“Perluasan obyek kena cukai yang merusak lingkungan bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara,” kata Ani.
Sebelumnya, pada rapat paripurna tanggal 30 Mei 2017 lalu, juru bicara F-PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berpandangan, F-PKB meminta pemerintah di tahun 2018 untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai melalui inovasi-inovasi kebijakan.
“Dalam hal ini, F-PKB mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai dengan melakukan perluasan obyek kena bea dan cukai terkait komoditas yang berpotensi merusak lingkungan,” kata Cucun.
TERPOPULER
