Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perundingan dengan PT. Freeport Indonesia dapat selesai pada akhir Juli 2017. Perundingan meliputi empat permasalahan, mulai dari perpanjangan kontrak, divestasi saham, pajak hingga pembangunan pemurnian atau smelter dapat selesai pada akhir Juli 2017.
"Belum lewat dua bulan, kalau lewat itu sampai akhir Juli. Kita sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober. Kan namanya perundingan," kata Jonan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).
Jonan pun mengaku tidak akan membuat sebuah aturan atau kebijakan yang hanya memihak kepada satu perusahaan saja. Menurutnya, apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan semua dan harus ditaati oleh perusahaan yang bersangkutan.
Hal ini menyusul permintaan Freeport agar pemerintah untuk menjamin stabilisasi investasi Freeport terkait perpanjangan kontrak yang tak kunjung dikantongi oleh PT. Freeport Indonesia.
"Nggak, nggak ada aturan khusus. Semua sama," ujar Jonan.
Dilokasi yang sama, Direktur dan Executive Vice Presiden Freepot Tony Wenas mengharapkan negosiasi dengan pemerintah bisa segera berakhir dan dapat tercapai "win to win" atau sama-sama menguntungkan.
"Ya kami juga berharap secepat mungkin kalai bisa kurang kenapa harus dua bulan, tapi kan tergantung proses perundingan itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Jonan Tolak Permintaan Freeport Soal Aturan Khusus Investasi
