REGIONAL:
Suara.com - Pengamat ekonomi Dr James Adam mengatakan, utang luar negeri (ULN) Indonesia yang terus bertumpuk tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ULN Indonesia hingga Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun atau meningkat sebesar Rp34,19 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.
"ULN itu berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp35,77 triliun, dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp1,59 triliun. Namun, ULN itu tidak meningkatkan kesejahteraan atau tak sejalan dengan pengentasan kemiskinan,” kata James Adam di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seperti dilansir Antara, Sabtu (22/7/2017).
Data yang dilansir Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (20/7/2017), menyebutkan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.979,50 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun atau 19,6 persen.
Penambahan utang neto 2017 sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar Rp191,06 triliun, yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp198,89 triliun dan pelunasan pinjaman mencapai sebesar Rp7,83 Triliun.
"Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," jelas James Adam mengutip keterangan Kemenkeu.
Sementara kata James, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Indonesia masih menyisakan penduduk miskin sebanyak 27,77 juta atau 10,64 persen dari total penduduk.
"Artinya bertambahnya utang Indonesia tak sejalan dengan pengentasan kemiskinan," nilainya.
Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT itu menuturkan, ULN hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sehingga tak mampu mengurangi kemiskinan penduduk.
"Utang pemerintah itu kan banyak arahnya ke infrastruktur. Tergantung tahapnya kalau infrastruktur itu, kalau tahapnya baru pinjaman tapi belum ada pembangunan, tentu tidak akan menurunkan (kemiskinan)," jelasnya.
Karenanya, James meminta pemerintah harus menarik utang lebih awal (prefunding) untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah yang prioritas, seperti infrastruktur untuk meningkatkan laju ekonomi dan mengurangi kesenjangan di masyarakat.
TERPOPULER