APBN Terbatas, Butuh Inovasi Skema Pembiayaan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayt menggelar Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur di Jakarta, Selasa (22/8/2017). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia ditengah persaingan global.

Dalam forum nasional tersebut juga digelar diskusi panel yang dihadiri oleh Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Pengamat Ekonomi Aviliani, Pengamat Kebijakan Transportasi Danang Parikesit, Dirjen Industri Logam , Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara Muh Saptamurti, Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Wakil dari BPPT Sudarmadi dan Direktur Operasional III PT Wijaya Karya Destian Suwarjono.

Dengan keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah, Arie Setiadi mengatakan diperlukan inovasi skema pembiayaan. Untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan jalan tol, ditawarkan berbagai skema kerjasama dengan badan usaha antara lain menggunakan model build finance operate transfer. "Bentuk kerjasama ini pihak swasta merencanakan, membangun, membiayai, mengoperasikan proyek konstruksi dan mengembalikannya kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/8/2017).

Sementara Aviliani menyoroti investasi BUMN dalam pembangunan jalan tol sudah berjalan baik terlebih dengan adanya jaminan pemerintah. Namun investasi infrastruktur yang bersumber dari swasta perlu didorong lagi. "Disamping tol, perlu terus didorong infrastruktur yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Danang Parikesit menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata untuk mengejar pertumbuhan (growth) di pusat-pusat ekonomi produktif, namun juga berfungsi memenuhi kebutuhan redistribusi kesejahteraan di kawasan-kawasan yang sedang berkembang atau tertinggal guna mengurangi kesenjangan. "Transportasi yang baik, jaminan pasokan energi, ketersediaan dan kualitas air minum dan sanitasi merupakan kunci meningkatkan kesetaraan kesejahteraan," jelasnya.

Melalui forum ini, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan bisa diperoleh rekomendasi kebijakan yang bersifat terobosan guna meningkatkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia yang ditargetkan bisa berada pada posisi 40.