Presiden Joko Widodo menilai proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dikerjakan dan dibiayai seluruhnya oleh Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan adanya peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Hal ini disampaikan oleh Presiden ketika meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Jalan Tol Seksi II Jombang-Mojokerto Barat, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu (10/9/2017). “Kita harapkan swasta juga mau terjun membangun infrastruktur seperti ini,” ujarnya.
Presiden RI turut menyampaikan bahwa proyek jalan tol Jombang-Mojokerto adalah ruas tol yang dikerjakan oleh pihak swasta, yakni PT Marga Harjaya Infrastruktur. “Saya perlu sampaikan karena banyak suara-suara yang mengatakan bahwa semua proyek dikerjakan BUMN, tidak, swasta juga ikut berperan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun mengingatkan pentingnya kecepatan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan pergerakan ekonomi di Tanah Air. “Negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat. Siapa yang cepat, akan menangkan kompetisi. Persaingan begitu sengitnya sekarang,” ucap Kepala Negara.
Salah satu cara yang disebutkan Presiden ialah menjadikan negara yang memiliki kecepatan adalah membaiknya jalur logistik. “Itu juga menjadi kunci. Jika sudah membaik, cepat, bukan tidak mungkin level ekonomi kita bisa bersaing dengan level negara Asia Tenggara,” tutur Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara meminta agar masyarakat tidak hanya memikirkan persaingan antar negara, seperti Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Thailand.
"Jangan hanya berpikir persaingan antar negara, Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Thailand, tetapi Jawa Timur juga bsa bersaing sengan negara lain," ucap Presiden.
Presiden mengingatkan betapa sengitnya persaingan antar negara saat ini. "Tetapi jangan bermimpi negara ini bisa bersaing tanpa adanya infrastruktur,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akui Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
