Inilah Manfaat Indonesia Bergabung Dalam G20

Indonesia sebagai negara emerging country yang masuk sebagai anggota G20, perlu melanjutkan dan memperkuat partisipasinya untuk mewarnai kebijakan globalisasi yang tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar. Negara-negara G20 beranggotakan 10 negara ditambah 1 Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan negara dengan kurang lebih 85% penyumbang ekonomi dunia. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh G20 menjadi relevan bepengaruh terhadap pengambilan keputusan

“Forum ini mempertemukan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Indonesia menjadi perwakilan negara berkembang yang ikut di dalamnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman dalam Seminar “Diplomasi Ekonomi Indonesia: Partisipasi Indonesia dalam Forum G20 dan Hasil KTT G20 Tahun 2017”, Selasa (12/9/2017), di Aula Terapung Perpustakaan Pusat Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Hadir dalam acara ini Deputy Finance G20 Indonesia/Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban, Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Duta Besar Senior Makarim Wibisono dan Ketua Program Pascasarjan Hubungan Internasional Universitas Indonesia Makmur Keliat.

Rizal menjelaskan Indonesia dalam keanggotaan G20 bukan tanpa manfaat. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh, imbuh dia, G20 merupakan sarana strategis untuk mengekstrapolasikan kepentingan nasional melalui diplomasi ekonomi serta menampilkan berbagai capaian domestik yang selama ini ada.

Menurut Rizal, keanggotaan pada G20 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam perekonomian global yang ikut menentukan kerangka kebijakan perekonomian di dunia ini. Penilaian itu didasarkan kepada indikator bahwa sebagai satu-satunya negara ASEAN yang ada di G20, Indonesia dapat memperkuat posisi kepemimpinan di kawasan dan menjadi jembatan bagi suara kolektif negara-negara ASEAN lainnya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan lndonesia memiliki peran yang konkrit di G20 dan mewujudkan aspirasi serta cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

“We do belong here, Indonesia disini memang tempatnya menjadi anggota G20”, tambah Mahendra.

Sementara itu, Deputy Finance G20 Indonesia/Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban menekankan G20 berperan sebagai sarana mendorong optimalisasi pendapatan negara dan memperkuat postur anggaran pemerintah. Hal ini dapat tercipta melalui kesepakatan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Keikutsertaan Indonesia pada G20 tahun ini juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mempersempit disparitas ekonomi, mendorong pemerataan, meningkatkan literasi digital dan mengakselarasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Indonesia berhasil meyakinkan negara anggota G20 lainnya bahwa dampak transformasi digital terhadap perekonomian tidak selalu mengganggu, namun juga mampu memberi manfaat kepada masyarakat,” ujar Rionald.

Sebagai catatan, selama penyelenggaraan KTT G20 yang berlangsung di Hamburg, 7-8 Juli 2017, pertemuan ini berhasil mencatatakan beberapa komitmen penting. Hal-hal yang yang tercapai diantaranya negara G20 (kecuali Amerika Serikat) tidak akan mundur dari Paris Agreement, komitmen penerapan AEoI akan dilaksanakan secara tepat waktu serta implementasi Agenda Pembangunan 2030.

Terkait dengan Pencapaian Agenda Pembangungan 2030, Indonesia memasukkan ini ke dalam prioritas nasional. Bahkan, dalam waktu dekat, pemerintah segera membentuk Tim Koordinasi Nasional dalam rangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang rencanannya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. (