Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap tidak akan merubah peruntukan Reklamasi Teluk Jakarta. Kebijakan ini dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang ada.
Luhut menegaskan bahwa pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan karena sudah sesuai dengan kajian yang ada. Keputusannya mencabut moratorium juga sudah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Kami mencabut karena sudah semua mereka (pengembang properti, red) penuhi. Studi itu juga sudah kita lakukan kesekian kali. Misalnya rekayasa listrik, gimana caranya biar enggak panas. Ini yang terlibat banyak, Korea, Belanda, Jepang, PLN, Pertamina. Jadi tak ada alasan lagi kenapa harus tidak dicabut," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Luhut menegaskan bahwa Kemenko Kemaritiman telah dua kali mengundang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk berkoordinasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum mencabut moratorium tersebut, namun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut malah mangkir. Ia membantah pemerintah pusat sengaja mempersulit kepemimpinan Anies - Sandi terkait proyek reklamasi.
"Jadi kami sama sekali tidak ada kepentingan dalam proyek ini. Semua kebijakan kami ambil berdasarkan aturan yang sudah ada," jelasnya.
Luhut mengatakan jika Anies-Sandi ingin mengubah peruntukan Pulau Reklamasi yang suda ada, harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
"Itu panduan untuk pengembangannya mau buat apa. Ini Perpres yang buat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak Jokowi belum keluarin Perpres soal Reklamasi," tutupnya.
Baca Juga: Yusril Minta Anies-Sandi Konsultasi dengan Pakar Reklamasi
