Pemerintah Diminta Tegas Pada Investor agar Tak Sewenang-wenang

Adhitya Himawan
Pemerintah Diminta Tegas Pada Investor agar Tak Sewenang-wenang
Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Pemerintah jangan sampai memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepada investor.

Suara.com - LSM dari benua Eropa yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Friends of the Earth Europe, menginginkan pemerintah jangan sampai memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepada investor sehingga dapat berlaku sewenang-wenang.

"Jangan ada hak VIP bagi investor," kata Koordinator Program Keadilan Ekonomi Friends of the Earth Europe Paul de Clerck kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut dia, VIP untuk investor adalah seperti adanya keistimewaan bagi investor sehingga mereka dapat menuntut pemerintah dalam sejumlah hal yang menyangkut hak publik.

Sementara itu, Koordinator Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti juga menyatakan ketidaksetujuannya bila ada mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara seperti melalui Pengadilan Investasi Multilateral.

Hal tersebut, lanjutnya, karena akan memungkinan investor asing untuk melewati sistem hukum nasional dan mengajukan aduan langsung terhadap suatu negara di hadapan pengadilan internasional.

"Akses istimewa bagi investor semacam itu yang menjadikannya sebagai alat politik yang kuat dan terbukti merugikan kepentingan publik dalam perjanjian perdagangan dan investasi masa lalu, tidak dapat dibenarkan," paparnya.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengatasi hambatan terhadap investasi karena dirinya masih kerap mendengar adanya keluhan perwakilan sejumlah negara yang mengaku sulit berinvestasi.

"(Investasi) itu harusnya dipermudah sehingga negara sahabat mau berinvestasi," kata Fadli.

Menurut politisi Gerindra itu, masih adanya keluhan dari sejumlah negara terkait dengan banyaknya regulasi yang menimbulkan beban biaya tinggi.

Selain itu, ujar dia, sejumlah hambatan lainnya yang juga masih dilaporkan seperti adanya peraturan yang tumpang tindih di antara lintas kementerian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan investasi di Indonesia, salah satunya dengan menyamakan persepsi di tingkat kementerian guna memperlancar keran investasi.

"Presiden minta saya untuk mengatasi itu, oleh karenanya (Presiden) minta semua kementerian untuk mempelajari itu. Saya kumpulkan di sini data itu, saya kasih datanya semua," kata Wapres Kalla usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6/2).

Wapres menjelaskan untuk meningkatkan investasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi masalah. Untuk itu, Wapres telah mengumpulkan perwakilan pengusaha besar asing, para duta besar dan kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) guna menganalisa persoalan yang dialami. (Antara)

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS