Darmin Beberkan Konsep Terintegrasi Kawasan Ekonomi Khusus Batam

Suara.com - Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas Konsep Masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.

“Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam, Selasa (6/3/2018) di Kantor Kemenko Perekonomian.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga terkait.

Ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak whole island. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai Kawasan Industri yang ada.

Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya).

Menteri Keuangan berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.

“Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini. Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dll,” kata Sri Mulyani.

Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. “Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dll,” tegasnya.

Sementara Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo fokus menjelaskan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7%.

Tentunya didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.

Lukita juga menekankan bahwa peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional. “Untuk itu, perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital,” katanya.

Di akhir rapat, Menko Perekonomian mengingatkan agar konsep masterplan Batam ini tidak hanya berhenti pada sekedar apa yang mau dibangun. Melainkan juga dilihat bagaimana kerjasamanya, pembentukan konsorsiumnya dan pembangunan-pembangunan lainnya di masa datang secara terintegrasi.