Suara.com - Pada 2018 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan akan menyalurkan Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi sebanyak 267 ribu unit.
Angka ini mengalami kenaikan jjika dibandingkan pada 2017 dimana target penyaluran rumah bersubsidi ini sebanyak 239 ribu unit, namun realisasinya hanya 212.289 unit.
“Tahun 2018 ini pemerintah menargetkan KPR bersubsidi sebanyak 267 ribu unit, lebih besar dari tahun kemarin, dengan alokasi anggaran Rp 6,09 triliun,” katanya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Lana menrinci, untuk penyaluran rumah subdisi di 2018, subsidi paling besar dialokasikan untuk subsidi selisih bunga sebesar Rp2,52 triliun untuk 225 ribu unit rumah.
Sedangkan untuk skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar Rp2,18 triliun untuk 42 ribu unit rumah, serta subsidi bantuan uang muka sebesar Rp1,378 triliun untuk 344.500 unit rumah.
Lebih lanjut Lana mengaku optimis dengan target tersebut. Pemerintah telah menyusun beberapa stimulus agar target tersebut akan tercapai.
“Kerjasama dengan developer atau penyalur bantuan pembiayaan perumahan. Ini konsen pemerintah untuk membantu kalangan MBR untuk memiliki rumah,” katanya.
Untuk mensukseskan ini, Kementerian PUPR mengoptimalkan peran pengelola dana investasi pembiayaan pemerintah untuk program rumah subsidi. Peran pengelona dana program rumah subsidi ini diserahkan ke pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP).
PPDPP merupakan satuan kerja, yang bertangung jawab langsung ke Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Dirjen Pembiayaan Perumahan.
Untuk menyalurkan FLPP tahun ini, pemerintah menggandeng 6 bank nasional dan 34 bank daerah. Enam bank umum penyalur FLPP tahun depan Bank Artha Graha, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, dan Bank Mayora.
