Suara.com - Indonesia terus mendorong negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama penanggulangan kejahatan perdagangan orang (human trafficking) dan eksploitasi pekerja migran di sektor perikanan.
Kerjasama perlu didorong mengingat sektor ini melibatkan banyak pekerja migran yang penangannya harus melibatkan banyak negara.
Selain rentan menjadi korban perdagangan orang, pekerja sektor perikanan, khususnya pada kapal ikan tangkap, sering kali dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan lain seperti jam kerja yang panjang, alat pelindung kerja yang minim, ketepatan menerima upah, juga masalah sertifikasi dan dokumentasi pekerja. Berbagai masalah tersebut sering dijumpai di negara-negara pengekspor ikan dan makanan laut seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina.
“Sebagai negara maritim, Indonesia sangat mendukung upaya memperkuat kerjasama bilateral dan regional, terutama sesama negara ASEAN, agar mengembangkan strategi dan aksi bersama guna memastikan kondisi kerja layak di sektor kemaritiman,“ kata M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan dalam rilisnya, Senin (26/3/2018)
Pada Forum Konsultatif mengenai Kerjasama Regional melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada 27-28 Maret 2018.
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Menteri Hanif, Indonesia terus memperkuat upaya melindungi pekerja sektor perikanan dari bahaya human trafficking dan eksploitasi kerja. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 sebagai bentuk rativikasi konvensi ILO tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia dan Organisasi Buruh Dunia (ILO) serta melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Acara akan dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Hadir pula Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif H. Oegroseno, serta Direktur ILO Indonesia Michiko Miyamoto. Pertemuan di Bali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tripartit global mengenai nelayan migran yang diselenggarakan September 2017 di Jenewa.
Sementara itu Deputi Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno menekankan, masalah perdagangan manusia dan eksploitasi kerja di laut tak bisa diselesaikan hanya oleh sebuah negara.
“Kendati telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi hal ini, Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Melalui Forum Konsultatif, Indonesia ingin menyerukan negara ASEAN terlibat aktif. Indonesia siap memimpin kerjasama regional ini,” kata Arif Havas.
Sedangkan menurut Michiko Miyamoto, ILO telah menerbitkan standar kerja layak pada sektor maritim melalui Konvensi ILO No. 188 yang bertujuan mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran nelayan.
“ILO berkomitmen untuk memastikan diimplementasikannya konvensi tersebut”terangnya.
Hadir dalam forum tersebut adalah perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Laos dan Vietnam. (Sukis Wanti)
