Suara.com - Kumpulan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia mengaku keberatan jika pengelolaan Sumber Daya Air dikelola oleh negara.
Hal ini menyusul adanya poin-poin yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) tentang dorongan pemerintah supaya sumber daya air diatur oleh negara, yakni oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa.
“Dari segi fungsi sosial, air memang dikuasai negara. Tapi bicara sebagai fungsi ekonomi, pengaturannya harus dilihat secara seksama untuk kemaslahatan bersama," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2018).
Menurutnya, jika sumber daya air sepenuhnya dikelola negara, ia khawatir pemerintah tak punya dana yang cukup untuk menyediakan air bersih. Pasalnya, untuk mengelola air bersih tak bisa sembarangan. Harus dipastikan kawasan sekitar sumber air itu steril dan tidak tercemari.
Menurut Hariyadi, akan lebih baik jika pengelolaan air bersih bisa dilakukan bersama oleh negara dan swasta. Terutama bagi kawasan industri yang memerlukan banyak air untuk aktivitas produksi mereka. Sementara negara cukup melakukan oengawasan dari segi perizinann sebagaimana selama ini dilakukan.
“Yang terburuk, ini kan kalau swasta tidak akan berani melawan pemerintah. Kalau ini terjadi, industri akan collapse. Untuk apa kita investasi kalau ujung-ujungnya kita tidak kompetitif, buat apa investasi kalau pasti rugi," ujarnya.
Lagipula, kata Hariyadi, selama ini industri tidak mengeksploitasi sumber daya air. Untuk kepentingan kawasan industri hanya menggunakan air di permukaan sungai, bukan mengebor hingga dasar.
