REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut, pariwisata makin bisa diandalkan. Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu tumpuan utama perekonomian domestik.
Hal itu disampaikan Darmin Nasution dalam Rakornas Pariwisata III-2018, di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Ia mengatakan, sektor pariwisata dinilai memiliki andil besar dalam pendapatan devisa negara, termasuk dalam menciptakan kesempatan kerja dan kualitas lingkungan yang semakin baik.
"Pariwisata punya peranan penting dalam makro ekonomi kita. Tidak hanya sumbangkan devisa, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Pariwisata juga alat transformasi mengelola sosial, budaya, dan lingkungan. Kualitas lingkungan semakin baik," kata Darmin.
Dengan alasan itu, pemerintah terus mendorong peningkatan cadangan devisa melalui sektor pariwisata, sehingga kondisi cadangan devisa dalam negeri tetap kuat menghadapi tekanan perekonomian global.
Tidak hanya itu, Menko Perekonomian pun telah menetapkan skema kredit atau pembiayaan sektor pariwisata. Suku bunganya juga rendah. Ia menyebut, skema 7 persen melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pariwisata.
"Dkema KUR pariwisata ini dapat mendorong optimalisasi pengembangan sektor pariwisata, khususnya di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional," ujar Darmin.
Sebagai gambaran, bunga KUR disubsidi APBN, sehingga bisa 7 persen. Subsidi yang disiapkan tahun ini Rp 11 triliun.
"Kalau subsidinya Rp 11 triliun, kreditnya Rp 120 triliun, kita bisa salurkan Rp 120 triliun untuk KUR. Untuk kecil dan mikro, biaya ini lebih dari cukup," terang Darmin.
Dia menjelaskan, kinerja KUR hingga semester I-2018 mencatatkan capaian yang positif. Pada 2015 - 30 Juni 2018, nilai KUR yang telah disalurkan Rp 277,4 triliun, dengan outstanding Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM.
"Capaian tersebut diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR pada tingkatan 1,06 persen. Saat ini, penyaluran KUR dari 1 Januari 2018 - 30 Juni 2018 tercatat Rp 64,6 triliun, atau 55,2 persen dari target penyaluran Rp 117,08 triliun di tahun 2018," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan, KUR pariwisata selama ini kurang populer. Menurutnya, yang ada di benak masyarakat, KUR selalu untuk sektor pertanian atau peternakan.
Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil, yaitu sekitar 3 persen. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian/kehutanan (24 persen) dan perdagangan (58 persen).
"Karena itu, saya minta agar KUR pariwisata dikembangkan, sehingga bisa dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata," ujar menteri yang membawa Kemenpar di posisi 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se-Asia Pacific di Bangkok, 20 September 2018.
Menurut Arief, ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata, diantaranya kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay (2018-2019), dan kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).
“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata mencapai 6,7 juta pelaku,” pungkasnya.
TERPOPULER
