REGIONAL:
Suara.com - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar segera mengumumkan penetapan tarif MRT Jakarta paling lambat pada Januari 2019. Hal itu dilakukan agar proses persiapan hal lainnya dapat dilakukan setelah penetapan tarif.
Saat ini pembahasan tarif MRT Jakarta masih digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Persoalan tiket untuk tiket MRT akan dimasukkan dalam anggaran 2019 sehingga harus segera selesai.
"Sudah harus duduk di anggaran 2019, Januari sudah fix. Nggak boleh lama-lama," kata William saat ditemui di Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi untuk tiket MRT. Saat ini, Pemprov sedang memperhitungkan berapa besaran subsidi yang akan diberikan dengan melihat nilai keekonomian yang telah diusulkan oleh MRT.
PT MRT Jakarta telah mengusulkan dua skema tarif, pertama skema tarif Rp 8.500 per 10 kilometer. Skema kedua, Rp 10.000 per 10 kilometer. Usulan skema itu sudah masuk dalam rapat pembahasan di Pemprov DKI.
"Jadi kenapa ticketing harus ditetapkan karena berapa subsidi itu akan dikurangi dari nilai harga keekonomian? Nanti nilai keekonomian berapa, harga tiket berapa, nah selisihnya ada harga yang ditetapkan," ungkap William.
PT MRT Jakarta telah membangun MRT fase 1 dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer. Rencananya, MRT Ratangga akan beroperasi pada Maret 2019.
Perjalanan yang ditempuh mencapai 30 menit dengan melintasi 13 stasiun pemberhentian. Satu rangkaian terdiri atas 6 gerbong kereta dengan kapasitas tiap gerbong sebanyak 200-300 orang dan kapasitas maksimum sebanyak 1.800 penumpang. Kecepatam kereta dalam tanah bisa mencapai 80 kilometer perjam dan bisa meningkat menjadi 100 kilometer perjam saat berada di atas permukaan tanah.
TERPOPULER