Batam Bisa Lampaui Singapura Jika Terapkan Free Trade Zone

Suara.com - Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menyebut pembangunan kota Batam berpotensi melampaui negara tetangga yakni Singapura.

Untuk mencapai itu, Batam menurut Enny harus menerapkan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau ex-officio.

"Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura," ujar Enny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Hal tersebut bisa dilihat dari 60.000 Vessel per tahun melintasi selat Philips yang berada di antara Pulau Batam dan Pulau Singapura.

Volume trafiknya tiga kali volume trafik terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik terusan Suez.

Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makassar dan Selat Lombok.

Sementara, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara 84 miliar dolar AS sampai dengan 250 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, Batam merupakan wilayah terdepan perbatasan negara. Sangat strategis baik secara militer, ekonomi dan politik.

"Batam dan wilayah sekitarnya adalah 'buffer zone' Negara Indonesia," tuturnya.

Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat.

"Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seperti Singapura. Tapi, wewenangnya diperkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," ucapnya.

Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, maka penting mempertahankan Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).

"Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mampu menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,” tuturnya.

Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain.

Jadi FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi.

Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.

"Negara tetangga sudah mengimplementasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan lahan, fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif," paparnya.

Untuk itu, pemerintah dituntut menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat ini sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia.

"Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura," tandasnya.