Suara.com - Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.
Misalnya dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada APBN 2019 uangnya mendapat penambahan.
Menteri Keungan Sri Mulyani mengakui struktur alokasi belanja APBN tahun ini cenderung populistik. Baginya, hal itu bukan persoalan.
"Jadi populis juga sebenarnya enggak salah. Karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," ujarnya dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemimpin yang terpilih juga pastinya akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Maka dari itu, para pemimpin itu menggunakan APBN untuk merealisasikan janji-janji kampanye
Namun, Sri Mulyani mengakui kebijakan populistik yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak akan membuat APBN jebol. Karena, kebijakan itu bisa dikolaborasikan dengan dana swasta.
"Yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di lain sisi, program-program itu dalam APBN bisa berkelanjutan.”
