Pembangunan Rusun Diharapkan Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Suara.com - Pembangunan rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) di wilayah barat maupun timur Indonesia, selain diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, juga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyatakan akan terus mendorong pemerataan pembangunan rusun dan rusus.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Direktorat Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh Direktur Rusun, M Hidayat, dan Direktur Rusus, Chris Robert Panusunan Marbun, juga dihadiri pejabat dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Khalawi mengungkapkan, KemenPUPR tidak akan main-main dalam pembangunan rusun dan rusus di daerah, karena masih banyak masyarakat yang  membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

“Tugas Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah mengelola, memanfaatkan dan membelanjakan anggaran untukpembangunan rumah masyarakat. Kami pastikan bahwa hasil pembangunan rumah untuk masyarakat memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat, sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni,” ujarnya, saat memberikan pengarahan kepada peserta raker.

Menurut Khalawi, program perumahan, khususnya Satu Juta Rumah merupakan salah satu program yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat di daerah. Ia berharap para pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki niat tulus untuk membangun perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Khalawi menerangkan, pagu anggaran 2019 untuk Direktorat Jenderal Penyediaan, total mencapai Rp 7,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 6.873 unit rusun, dengan anggaran Rp 2,61 triliun, sedangkan pembangunan rusus sebesar Rp 0,55 triliun untuk membangun 2.130 unit .

Untuk bantuan BSPS rumah swadaya dialokasikan Rp 4,28 triliun untuk membedah 206.500 unit dan bantuan PSU rumah umum adalah Rp 0,12 triliun untuk 13.000 unit. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen.

Berdasarkan data KemenPUPR, sebaran pembangunan 2019 untuk rusun tercatat 51 persen berada di daerah wilayah barat Indonesia dan sisanya 39 persen, berada di wilayah timur Indonesia. Sebaliknya, untuk pembangunan rusus sebanyak 54 persen dilaksanakan di wilayah timur Indonesia dan 36 persen akan dibangun di wilayah barat.

Selain itu, KemenPUPR juga memiliki target RPJMN untuk sektor perumahan mulai 2015 hingga 2019, yaitu menurunkan backlog kepenghunian dari 7,6 juta unit menjadi 5.4 juta unit. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan turun dari angka 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.

“Saya minta para pegawai di pusat maupun di daerah, jangan main-main dengan anggaran pembangunan rumah untuk rakyat. Jika memang menemui hal yang tidak wajar, segera laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Masyarakat masih banyak yang butuh rumah, ini amanah yang harus kita laksanakan sebaik mungkin,” terangnya.

Terkait capaian pembangunan rusun untuk 2015 - 2017,  berjumlah 456 tower, sedangkan untuk tahun 2018, mencapai 300 tower. Pembangunan rumah khusus pada 2015 - 2017, mencapai 17.480 unit dan 2018 tercatat 4.525 unit rusus.