Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu Prabowo, Sebut Ada 108 UU yang Harus Dibenahi

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan dukungan penuh partainya terhadap kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam. 

Hal ini disampaikannya dalam pidato politik pada perayaan Harlah ke-28 PKB yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam acara ini turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Cak Imin memuji komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat. Ia meyakini bahwa sistem ekspor satu pintu adalah fondasi kuat bagi tegaknya ekonomi nasional. 

"Kita menyaksikan bapak presiden sungguh-sungguh menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa, yang digunakan zekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta," ujar Cak Imin di hadapan ribuan kader yang hadir. 

Ia menambahkan, bahwa arah baru ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menunjukkan hasil melalui kebijakan-kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah. 

"Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan bapak presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan," tuturnya. 

Lebih lanjut, Cak Imin mengajak seluruh partai politik untuk bersinergi dalam menuntaskan agenda besar ini. 

Namun, ia memberikan catatan penting bahwa kesuksesan langkah ini sangat bergantung pada perbaikan regulasi secara menyeluruh. 

"Oleh karena itu, kita dukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini, dengan yang pertama ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh," tegasnya. 

Lebih lanjut, terkait isu kedaulatan ekonomi, Cak Imin secara spesifik menyebutkan jumlah undang-undang yang perlu segera dibenahi agar implementasi di lapangan dapat berjalan maksimal. 

"Pak presiden, PKB catat paling tidak ada 108 UU yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," pungkasnya.