Suara.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota baru nantinya saat diputuskan, tidak dirancang untuk menyaingi kota Jakarta yang merupakan Ibu Kota sebelumnya.
Hal ini dikatakannya dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Staf Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
"Yang ingin saya tekankan, Ibu Kota baru nanti, kalau diputuskan akan dibuat tidak didesain untuk menyaingi Jakarta, tidak didesain untuk sebesar Jakarta," ujar Bambang.
Bahkan kata Bambang, nantinya Ibu Kota baru tersebut hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk saja.
"Bahkan dalam skenario kami hanya ada dua pilihan, untuk 1,5 juta atau hanya 900 ribu, kalau pun diambil 1,5 juta penduduk, kalau kita masukan 10 kota terbesar Indonesia hari ini pun mereka nggak akan masuk 10 kota terbesar," kata dia.
Karena itu, kata Bambang Ibu Kota nantinya tidak harus menjadi kota besar. Namun Ibu Kota baru akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah yang sebelumnya.
"Karena tadinya wilayah itu kosong tidak ada kegiatan sekarang ada wilayah pusat pemerintahan yang pindah ke situ. Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah Ibu Kota baru tersebut," kata dia.
Lebih lanjut, Bambang menambahkan, bahwa Ibu Kota sebelumnya yakni Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.
Nantinya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berada di Jakarta.
Sementara pusat pemerintahan, lembaga eksekutif, yudikatif dan kedutaan berada di Ibu Kota baru.
"Ide bahwa kota baru itu tidak menyaingi Jakarta, bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan keuangan," tandasnya.
Sekadar informasi, dalam diskusi hadir Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Sugianto dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
TERPOPULER
