REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan dana Rp 571 triliun yang sudah diajukan ke pemerintah pusat tetap milik Jakarta meski ada wacana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan Jakarta.
Anies mengatakan, dana pembangunan itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sehingga tidak bisa diubah lagi.
"Kemarin di dalam sidang ini digarisbawahi oleh presiden ini dua hal berbeda. Ini (dana) untuk pembangunan di Jakarta dengan atau tanpa ibu kota di Jakarta, pembangunan itu tetap dilakukan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Mantan Mendikbud itu menjelaskan, dana Rp 571 triliun itu nantinya berasal dari banyak sumber seperti pinjaman, kerja sama swasta dan APBD.
Sementara jika menggunakan pinjaman atau investasi dari luar negeri, Pemprov DKI perlu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu.
Namun hingga saat ini, Anies mengaku belum mengetahui rincian besaran dana dari tiap sumber anggaran.
"Nah, ini belum diputuskan besaran masing-masingnya," ujar Anies.
Sebelumnya, Anies sejalan dengan kenginan Presiden Joko Widodo yang meminta Pemprov DKI mengelola integrasi transportasi di Jabodetabek.
Namun demikian, untuk membangun proyek tersebut, Pemprov DKI membutuhkan dana sebesar Rp 571 triliun.
Anies menuturkan, anggaran ratusan triliun yang diajukan Pemprov itu untuk proses pembangunan dalam jangka waktu 10 tahun.
"Pembangunan sistem transportasi, pembangunan air bersih, surrey system, itu akan dikebut dalam 10 tahun. Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar 571 Triliun. Lalu itu nanti akan dicarikan pendanaannya," kata Anies seusai menemani Jokowi menjajal MRT di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019) lalu.
Dana tersebut dijelaskan Anies akan digunakan untuk membangun sarana transportasi umum di Jabodetabek yang lebih luas dan terjangkau seperti membangun kembali jalur MRT di berbagai titik.
TERPOPULER