Suara.com - Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang ikut mendampingi Jokowi dalam persamuhan itu mengatakan, Bank Dunia memberikan lima saran mengelola ekonomi yang stabil untuk lima tahun ke depan.
“Masukan dari Bank Dunia itu bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Targetnya, tahun 2030, Indonesia bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kata Bambang.
Kelima poin yang disarankan Bank Dunia agar fokus diupayakan pemerintah antara lain adalah, membangun sumber daya manusia terutama melalui pendidikan dasar serta vokasi (keahlian).
Kedua, Bank Dunia menyarankan Indonesia fokus membangun infrastruktur. Sebab, berdasarkan data Bank Dunia, infrastruktur per kapita Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara berkembang.
“Terutama infrastruktur terkait konektivitas dan dasar seperti air bersih, sanitasi maupun listrik,” jelasnya.
Ketiga, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia menjaga keseimbangan sumber daya alam. Sebab, SDA harus dimanfaatkan tapi dalam waktu bersamaan tetap dijaga agar berkelanjutan.
Keempat, kata Bambang, Bank Dunia menyarankan pemerintah menggenjot tingkat pendapatan dari sektor perpajakan.
Berbarengan dengan perpajakan, Bank Dunia meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja dan memastikannya tepat sasaran.
Baca Juga: Temui Jokowi, Bank Dunia Bicara Terkait Pinjaman ke Pemerintah Indonesia
Kelima, Indonesia disarankan mendorong investasi swasta yang berorientasi pada ekspor, sehingga bisa masuk dalam rantai perdagangan global.
"Caranya, Indonesia diharapkan aktif mengundang investasi asing, terutama FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung),” jelasnya.
Sebab berdasarkan data Bank Dunia, persentase FDI atau investasi riil asing di Indonesia ketinggalan dari Vietnam yang sesama negara Asia Tenggara.
Untuk diketahui, dalam persamuhan itu, Jokowi juga ditemani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
