Perusahaan Boy Thohir, Adaro Energy Diduga Menggelapkan Pajak

Suara.com - PT Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga melakukan penggelapan pajak. Dugaan tersebut, terungkap setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional Global Witness. Dalam laporan tersebut, perusahaan milik Boy Thohir itu memindahkan sejumlah laba ke jaringan perusahaan di Singapura yaitu anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International.

Laporan itu menyebutkan, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar AS lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum.

"Operasi luar negeri Adaro yang ekstensif ini nampaknya memiliki posisi yang bertolak belakang dengan citra publik yang mereka sudah mereka bangun dengan hati-hati, yaitu kebanggaan mereka akan kontribusi kepada Indonesia. Di saat Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uang keluar Indonesia," ujar Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam dalam keterangan yang diterima, Kamis (4/7/2019).

"Penyelidikan kami sebelumnya telah memperlihatkan bahwa aktivitas suaka pajak perusahaan batu bara Indonesia dapat menambah risiko keuangan, selain dampak negatif mereka kepada lingkungan. Kini jelas bahwa reputasi industri batu bara Indonesia telah menjadi risiko yang akut yang harus segera dijauhi oleh mana pemerintah Indonesia dan investor," tambah dia.

Dalam penyelidikan Global Wittness menemukan beberapa temuan.

Pertama, Laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, ke 55 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai 2017.

Kedua, dalam penyelidikan ditemukan, lebih dari 70 persen batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10 persen.

Ketiga, keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50 persen. Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar mengenai hal ini tetapi tidak menerima jawaban apa pun.

Keempat, pada tahun 2008, Adaro membayar 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade.

Kelima, sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini.

Keenam, laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia.

Ketujuh, di saat yang Adaro memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, mereka sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, dimana Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu.

Global Witness menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan.

LSM Internasional itu juga mendesak investor untuk menjaga reputasi dan keuangan mereka terkait industri batu bara serta menyusun rencana untuk mengakhiri dukungan finansial mereka kepada Adaro dan perusahaan batu bara lainnya.