Ekonom: Pemerintah Jangan Lunak Lihat Gojek Ditolak Malaysia

RR Ukirsari Manggalani | Achmad Fauzi
Ekonom: Pemerintah Jangan Lunak Lihat Gojek Ditolak Malaysia
Sejumlah Mitra Pengemudi mendapatkan jaket berlogo baru Gojek saat Festival Apresiasi Mitra di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2019). Festival Apresiasi Mitra itu untuk memberikan apresiasi kepada mitra Gojek sekaligus mengenalkan logo dan membagikan jaket baru. Sebagai ilustrasi [ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama].

Bila pemerintah kita bisa menerima Grab, maka di sisi lain tetangga mesti bisa menerima Gojek yang jelas karya anak bangsa.

Suara.com - Sejak viralnya komentar pedas pemilik Big Blue Taxi Service asal Malaysia terkait rencana ekspansi Gojek ke negara itu, terjadi polemik baru dalam persaingan bisnis transportasi online.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika perlu mesti lobi antara pemerintah (G to G) untuk membantu memuluskan ekspansi Gojek di ASEAN. Apalagi Gojek jelas adalah perusahaan asli karya anak bangsa.

"Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu. Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Sikap Lunak Pemerintah pada Grab

Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos Softbank Masayoshi Son awal bulan Agustus ini. Bukan rahasia umum, Softbank adalah salah satu investor yang memuluskan sepak-terjang Grab, perusahaan transportasi daring (online) asal Malaysia, di Tanah Air.

"Negosiasi Softbank itu Business to Government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya," tutur dia.

Sementara, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty menyatakan dukungannya bahwa perlu diciptakan iklim bisnis yang adil yang memungkinkan Gojek untuk bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.

"Kita bisa terima Grab, mengapa mereka tidak bisa terima Gojek? Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini murni soal bisnis. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ride hailing ini sebuah keniscayaan, akan tetapi yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan perubahan. Janganlah sampai menghina, apalagi menghina Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut Evita Nursanty mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan sesi rapat bersama antara Kemenlu, Kemenkominfo, Kemenperin dan Kemendag untuk membahas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem guna mendorong pertumbuhan startup karya anak bangsa.

Sementara itu, mengomentari sikap lunak yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap investor Grab, Evita Nursanty menyerukan agar Kemenkominfo membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000 – 5.000 startup yang tentunya harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS