Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para demonstran tidak membuat kericuhan saat menyampaikan aspirasinya menentang revisi KUHP dan UU KPK.
Tujuannya, kata dia, agar kondisi ekonomi nasional tidak terganggu akibat situasi politik yang cukup memanas akhir-akhir ini.
"Harapannya, selama aspirasi disampaikan di dalam koridor ini adalah dinamika demokrasi yang sehat. Selama dia tidak anarkistis dan menciptakan suasana yang kerusuhan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (1/10/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tak mempermasalahkan demonstrasi, karena merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
Namun, jika situasinya berakhir ricuh tentunya sangat disayangkan oleh Sri Mulyani, karena akan merugikan banyak pihak termasuk juga kepada negara.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal makin kuntet akibat maraknya aksi demonstrasi yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU KPK.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan jika para anggota dewan tidak memenuhi permintaan para pendemo nasib Indonesia akan sama dengan yang terjadi di Hongkong.
"Awalnya kan hongkong soal penolakan ruu ekstradisi tapi meluas ke soal lain," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/10/2019).
Bhima menambahkan kondisi Hongkong saat ini amburadul dengan adanya demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, akibatnya sektor ekonomi negara tersebut anjlok cukup drastis. Kondisi ini juga mengancam Indonesia karena situasinya hampir sama.
"Realisasi pertumbuhan ekonomi (Indonesia) bisa anjlok dibawah 5 persen," kata Bhima.
Dia bilang, risiko ganggu ekonomi jelas besar kata Bhima kalau jalan sampai di blokade, arus logistik terganggu bukan saja di Jakarta tapi juga di daerah.
"Ekspor impor terdampak, sampai timbul sentimen negatif terkait instabilitas politik," ucapnya. [Mohammad Fadil Djailani]
TERPOPULER
