Suara.com - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, isu siapa jadi menteri dalam kabinet kerja Jokowi periode pun layak untuk ditunggu.
Ada satu pos menteri yang memang jadi sorotan yakni Menteri Keuangan, di era Jokowi periode pertama ini Kementerian Keuangan sudah 2 kali mengalami perombakkan menteri dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati. Lantas masih layakkah Sri Mulyani menjabat sebagai Bendahara Negara?
Piter Redjalam Abdullah, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), menilai Sri Mulyani tak layak kembali menjadi Menkeu lantaran dianggap minim terobosan.
"Saya tak sependapat B Sri Mulyani Menkeu. Menurut saya selama bu Sri Mulyani jadi Menku apa terobosan yang dilakukan?" kata Piter saat ditemui di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Apalagi jika berbicara soal konsitensi, Piter mengatakan banyak kebijakan yang telah dikeluarkannya sering berubah-rubah aturan mainnya.
"Tak konsistennya perpajakan di eranya dia (Sri Mulyani). Kita menghadapi perlambatan ekonomi global. Ada ancaman resesi. Dalam teori kebijakan ekonomi counter siclical, melawan proses perlambatan ekonomi. Umumnya dilakukan pelonggaran fiskal," papar Piter.
Piter jika terjadi perlambatan ekonomi yang harus dilakukan adalah dengan ekspansi, namun kata dia Sri Mulyani tak melakukan itu.
"Harusnya ekspansi fiskal. Ekspansi fiskal dicirikan dua hal. Satu insentif pajak. Menurunkan tarif pajak. Pembebasan pajak. Di sisi lain harus ekspansi fiskal. Belanja pemerintah dinaikkan," katanya.
Jadi menurut dia, Sri Mulyani lebih pantas menjadi Menteri Koordinator, karena kewibawaan dia sebagai seorang Menko yang dinilainya memiliki aura yang positif.
"Dia punya banyak sekali kelebihan saya enggak dukung Bu Sri Mulyani jadi Menkeu tapi Menko. Saya butuh Menko yang punya pamor, punya wibawa, punya aura yang kuat untuk mengendalikan semua bala tentara menteri-menteri. Saya lihat Bu Sri Mulyani mungkin cocok ya," kata Piter.
TERPOPULER
