HPS 2019, Menteri Pertanian Ajak Semua Pihak Bangun Pertanian

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Konawe Selatan dan Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, semangat peringatan HPS 2019 harus menjadi konsolidasi emosional semua pihak.

Masalah pertanian adalah masalah bersama dan harus kerja bersama.

"Kita berharap, para gubernur, bupati, partai politik, dan pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang baik dan wajib bagi semua pihak untuk memajukan pertanian. Hal itu karena pertanian adalah masalah perut dan pertahanan pangan menyangkut pertahanan negara," kata Syahrul, saat membuka HPS 2019 di Angata, Konawe Selatan, Sabtu (2/11/2019).

HPS 2019 kali ini bertema internasional "Our Actions Are Our Future. Healthy Diets for a #ZeroHunger World" dan bertema nasional "Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045". Syahrul, menilai tema ini dipilih dengan pertimbangan, antara lain bahwa bangsa yang mandiri dan merdeka harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut.

"Langkah nyatanya melalui program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri, dan substitusi impor) dipenuhi sendiri dan meningkatkan ekspor menjadi bagian utama yang harus dikerjakan," jelasnya.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan, potensi besar di sektor pertanian adalah modal dasar untuk peningkatan produksi komoditas terutama padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, buah-buahan, dan juga komoditas perkebunan dan peternakan.

"Tentunya, saya mengajak kepada seluruh komponen pelaku pertanian agar berupaya sekuat tenaga bekerja keras meningkatkan produksi pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional," tambahnya.

Syahrul juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai luhur dalam proses pembangunan pertanian. Pertanian Indonesia memiliki tradisi dan nilai-nilai luhur yang lekat dengan alam yang harus dilestarikan.

"Karena itu, kita menggunakan teknologi pertanian yang modern, seperti mekanisasi tapi tidak meninggalkan nilai kearifan lokal," tegasnya.

Dalam HPS 2019 ini dilakukan penyerahan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara simbolis, senilai total Rp 25.970.000.000. Bantuan tersebut berupa cultivator 31 unit senilai Rp 387.500.000, handsparyer 40 unit senilai Rp 29.750.000, pompa air 45 unit senilai Rp 1.022.800.000, traktor roda dua 189 unit senilai Rp 6.372.000.000 dan traktor roda empat 57 unit senilai Rp 18.158.000.

"Bantuan tersebut merupakan kegiatan reguler Ditjen PSP untuk wilayah Sultra. Semoga alsintan yang diberikan dapat meningkatkan produksi pertanian di Sultra," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

Tidak sebatas itu, mekanisasi pertanian terus digencarkan di Sultra, Khususnya di Konawe Selatan. Salah satunya dengan dibangunnya warehouse alsintan.

Sarwomengatakan, Kementan mendukung penuh pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM), yang bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan alsintan.

Menurutnya, melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) bisa menurunkan biaya produksi usahatani, meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta meningkatkan minat kaum milenial dalam berusaha tani.

"Sehingga ada kemandirian pemanfaatan alsintan dan manajemen UPJA dengan bisnis modern. Warehouse di Konawe Selatan akan diresmikan Minggu depan," ujar Sarwo Edhy.

Selain bantuan alsintan, ada pula penyerahan simbolis klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp 914.400.000 atau 152.4 hektare.

Di kesempatan itu juga juga dilakukan penyerahan kartu tani. Program Kartu Tani ini akan diberlakukan serempak pada tahun 2020.

"Sultra segera menggunakan Kartu Tani. Sebelumnya, program Kartu Tani ini sudah digencarkan di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan," sebut Sarwo.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyatakan, peringatan HPS ke-39 ini harus dapat memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan elemen masyarakat untuk menjaga kedaulatan pangan.

"Dengan demikian, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal FAO, Stephen Rudgard, mengapresiasi semangat pemerintah Indonesia melalui Kementan yang telah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan mata pencaharian petani kecil. Selain itu, langkah untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan atau bencana dan perbaikan akses terhadap kredit usaha pertanian akan mendorong kaum muda untuk tetap bertani.

"Perserikatan Bangsa-bangsa meluncurkan Dekade Pertanian Keluarga pada Mei 2019 dan Indonesia telah menerima ajakan untuk bertindak terkait hal ini. Saya sangat senang melihat komitmen Menteri Pertanian terhadap rencana nasional untuk memberdayakan keluarga petani guna menghadapi tantangan di masa depan," kata Stephen.