Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Suara.com/Fadil)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan soal isu adanya desa fiktif yang diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Dirinya pun masih menunggu hasil investigasi dan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan.

"Ya nanti kita lihat dulu karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPKnya juga," kata Airlangga saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Airlangga pun mengaku belum dapat merinci kapan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut.

"Pasti kan dalam penyusunan setiap anggaran. Dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ya nanti saya musti lihat datanya. Nanti, nanti dijadwalkan," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya kata dia, dirinya mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba untuk mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.

"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

Meski begitu Sri Mulyani mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait adanya desa gaib yang tiba-tiba muncul tersebut, dirinya bersama dengan Kementerian terkait sedang melakukan investigasi terkait hal ini.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa dan pengurusnya dan lain-lain," katanya.

Dirinya pun akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi persoalan tersebut.

"Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement-statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya dimana dan bagaimana transfernya," katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS