Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar para konglomerat dan BUMN Indonesia agar tidak mencampuri kegiatan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, ekonomi masyarakat kecil seharusnya ditangani oleh para UMKM.
Ma'ruf melanjutkan, dengan UMKM juga ekonomi rakyat kecil bisa berkembang melalui modal yang diberikan oleh UMKM rakyat kecil bisa membuka. Sehingga, tak lagi memerlukan BUMN.
"Iya kita ingin arahkan supaya yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil supaya ekonomi rakyat berikan kepada pengusaha lemah UMKM itu arahnya ke sana yang gede, ngurus yang gede yang kecil biar diberikan kepada UMKM," ujar Ma'ruf dalam Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di JCC, Kawasan GBK Senayan, Jumat (15/11/2019).
Ketua Umum MUI nonaktif ini menyampaikan, saat ini pemerintah sangat fokus untuk mendorong ekonomi dari bawah. Hal ini merupakan bagian dari ekonomi arus baru.
"Agar tidak dibangun di atas saja, dulu memang yang dibangun di atas menghadirkan konglomerasi maksudnya biar netes ke bawah tapi ternyata tidak netes-netes," tutur dia.
"Karena itu kita bangun arus bawah karen untuk menguatkan ekonomi umat dan supaya agar tidak membenturkan ekonomi kecil dengan yang besar tapi juga upaya kemitraan kolaborasi antara yang kecil dan yang besar," tambah dia.
Ma'ruf menyatakan pemerintah juga ingin mengakselerasi ekonomi syariah dengan cepat. Tapi ekonomi syariah itu dikerjakan dengan tepat dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
"Karena itu kita harus bekerja cepat, tepat manfaat, cepat artinya jangan kita menggunakan pedoman lama alon-alon asal kelakon, ini ketinggalan kita, makanya harus akselerasi, harus cepat karena kita sudah ketinggalan, tapi harus tepat bekerja, dan kita juga bekerja harus memberi manfaat, dampak yang besar," katanya.
Baca Juga: Teten Sebut Koperasi dan UMKM Bakal Terintegrasi dalam Omnibus Law
