Sri Mulyani Minta Belanja Pemerintah Digeber

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menggeber belanjanya sebelum menutup tahun.

"Kita ingatkan kepada K/L (Kementerian/Lembaga) agar menjaga momentum demand agar kita bisa ikut mendorong perekonomian sampai akhir tahun ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, APBN menjaga daya beli masyarakat miskin yang masih rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui peningkatan belanja sosial tersebut.

Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen (yoy) atau mencapai Rp 676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi non energi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Selain capaian tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Oktober 2019 juga berhasil mewujudkan beberapa output strategis Kementerian/Lembaga, seperti capaian pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan baru mencapai 183,4 km, rel kereta api sepanjang 141,7 km, pembangunan jembatan sepanjang 6.430,9 m dan pembangunan jalan tol sepanjang 9,3 km.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, di bidang pendidikan telah terealisasi output Beasiswa Afirmasi Dikti (ADIK) sebanyak 5.224 orang mahasiswa, tunjangan profesi dosen kepada 133.417 orang dosen.

Penyaluran Bidikmisi/KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 356 ribu mahasiswa, pemberian bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 12,9 juta siswa, peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 4,6 ribu unit.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS kepada 222,6 ribu orang, sertifikasi kepada 40,4 ribu orang, serta pendidikan kecakapan kerja kepada 57,6 ribu orang.

Sementara itu, dari segi pendidikan agama, output yang telah terealisasi adalah penyaluran KIP kepada 1,3 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 7,7 juta siswa, penyaluran Bidik Misi kepada 19,4 ribu mahasiswa, dan TPG Non PNS kepada 146,9 ribu orang.

Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan di bidang kesehatan, di mana capaian outputnya terdiri atas 96,7 juta untuk Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), 135,2 ribu penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) dan balita kekurangan, 572 layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB), 13 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penugasan tenaga kesehatan sebanyak 2.619 orang.

Adapun capaian untuk perlindungan sosial adalah program keluarga harapan mencapai 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bantuan pangan non tunai sebesar 15,3 juta KPM.