REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran selama 34 tahun, Indonesia tidak pernah membangun kilang minyak. Hal ini dikatakan Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020- 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2019).
"Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak," ujar Jokowi.
Kata Jokowi, jika Indonesia bisa membangun kilang minyak akan banyak sekali komoditi turunan yang dihasilkan seperti petrkomia. Sehingga kata Jokowi Indonesia tidak perlu melakukan impor petrokimia.
"Impor petrokimia ini gede sekali Rp 323 trilun. Saya hapal di luar kepala, tiap hari jengkel jadi apa. Coba, triliun ya bukan miliar," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya sudah meminta pada lima tahun lalu untuk membangun lima kilang minyak. Namun hingga kini tidak ada yang terealisasi.
"Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan satu pun nggak ada yang berjalan, satu pun," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi pembangunan kilang minyak. Sebab pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang besar dan harus segera rampung.
"Saya sudah minta Kapolri ikut tungguin, pak Jaksa Agung ikut tungguin, saya minta Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut tungguin, harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung," tutur dia.
Jokowi mengaku tak ingin lagi dijanjikan soal pembangunan kilang minyak. Pasalnya kata Jokowi, hingga kini belum ada satupun pembangunan kilang minyak yang dijanjikan.
"Janji-janji 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nggak selesai 1 persen pun. Ini ada yang memang menghendaki kita impor terus. Ini yang namanya transformasi ekonomi," kata Jokowi.
Karena itu Jokowi berharap pemerintah daerah ikut mendukung rencana pembangunan kilang minyak tersebut.
"Saya harap kita semua tahu ini, sehingga daerah juga dukung. Kalau masih ada problem pembebasan lahan daerah dukung penuh, masalah perizinan daerah ikut campur, cawe-cawe agar selesai, yang kita harapkan itu," katanya.
TERPOPULER