Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membidik enam Kementerian atau Lembaga (K/L) guna memeriksa laporan keuangan tahun buku 2019.
Enam K/L itu yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anggota IV BPK, Isma Yatun menyebutkan, pemeriksaan dilakukan mulai hari ini hingga 20 Mei 2020 mendatang. Adapun audit laporan keuangan ini untuk memberikan opini pada laporan keuangan enam K/L tersebut.
"Jadwalnya lebih awal mengingat liburan Idul Fitri lebih awal. Tujuannya sama memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing K/L," ujar Isma Yatun di Kantornya, Senin (6/1/2020).
Isma Yatun menuturkan, salah satu yang akan disoroti dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu terkait laporan perjalanan dinas pegawai maupun pejabat K/L.
"Belanja barang khususnya perjalanan dinas kami soroti," ucap dia.
Kendati demikian, Isma Yatun menilai kinerja laporan keuangan pada 2018 kemarin sudah terbilang baik.
Karena dari enam K/L sebanyak lima K/L yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya Kementerian PUPR saja yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/L telah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima WDP," pungkas dia.
Baca Juga: Usai Terima Audit BPK soal Kerugian Negara, KPK Buka Peluang Tahan RJ Lino
