REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal saat mengetahui harga gas industri di Indonesia masih mahal ketimbang negara-negara lainnya.
Menurut Jokowi, gas bukan hanya sebuah komoditas, melainkan modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional.
"Saya sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini, kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal dan perlu saya sampaikan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita," ujar Jokowi dalam rapat terbatas mengenai ketersedian gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Jokowi menuturkan harga gas yang mahal sangat berpengaruh terhadap daya saing produk dalam negeri di pasar dunia
"Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," ucapnya.
Bahkan Jokowi sampai ingin berkata kasar mengetahui harga gas yang mahal. Namun ia tak jadi menyampaikannya dalam Ratas tersebut.
"Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi nggak jadi," kata Jokowi.
Jokowi menyebut ada enam sektor industri yang 80 persen bahan bakunya menggunakan gas. Enam sektor tersebut diantaranya pembangkit listrik, industri kimia, makanan, keramik, baja, pupuk, maupun gelas.
"Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia," ucap Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menghitung dan mengkalkulasi harga gas agar lebih kompetitif.
Selain itu ia juga meminta jajarannya mengecek penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di hulu di tingkat lapangan migas dan sampai di hilir di tingkat distributor.
"Saya juga minta laporan mengenai pelaksanaan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Apakah ada kendala-kendala di lapangan terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan," tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan harga gas industri.
Langkah pertama yakni jatah pemerintah sebesar 2,2 dolar AS per mmbtu agar dikurangi atau dihilangkan.
"Kalau Jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan ini bisa lebih murah. Ini satu tapi nanti tanya Menkeu juga," tutur Jokowi.
TERPOPULER
