Mensos Harap Balai Penelitian Kemensos Mampu Jawab Permasalahan Masyarakat

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara berharap, pusat-pusat unggulan seperti balai penelitian yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) bisa menjawab permasalahan terkini yang hadapi masyarakat. Juliari meminta kepada jajarannya, agar hasil riset dan modul dari balai besar pendidikan dan pelatihan benar-benar adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk cepatnya inovasi teknologi.

“Kalau kita lihat perubahan yang berlangsung saat ini, sangat dipengaruhi teknologi. Seperti BBPPKS ini, coba berpikir ke depan. Bagaimana mulai mengadaptasikan teknologi. Mungkin nanti mekanisme penyaluran program-program social welfare yang masih manual akan digantikan oleh aplikasi di handphone,” katanya, dalam kunjungan kerjanya ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (23/1/2020).

Selama dua hari, mulai Rabu (22/1/2020), Mensos melakukan kunjungan ke tiga unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos, yakni BBPPKS Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso, Surakarta.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan, adaptasi teknologi dengan program kesejahteraan sosial juga membutuhkan sinergi dengan pihak lain. Oleh karena itu, UPT Kemensos seperti BBPPKS, B2P3KS, dan BBRSBD perlu dikenal dan bersinergi dengan para stakeholder , seperti perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi.

Di bagian lain sambutannya, Mensos menyatakan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan merupakan “otak” Kemensos. Ia mengingatkan, pekerjaan Kemensos tidaklah mudah kendati anggaran Kemensos terbesar keenam dari seluruh kementerian dan lembaga. Ini karena yang diurus Kemensos adalah manusia.

“Yang kita urus ini bukan barang, bukan bangunan dan jembatan. Yang kita urus dan yang kita bangun ini, manusianya. Oleh karena itu, saya tekankan bahwa tugas Kemensos bukan hanya pada distribusi bansos, tapi juga bagaimana membenahi peradaban,” kata Mensos.

Pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, namun yang tak kalah penting adalah juga harus membangun peradabannya. Mensos mencontohkan, di sejumlah negara maju, pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS), penyandang disabilitas, lansia yang tidak punya akses, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, dilakukan oleh kalangan swasta.

“Di negara maju, pemerintah sudah tidak terlalu ikut campur,” katanya.

Di Indonesia, negara termasuk Kemensos, bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap PPKS. Oleh karena itu, segenap pegawai di Kemensos dituntut punya kemampuan mentransformasikan dengan dimulai dari perubahan cara berpikir para pegawai.

Ia menambahkan, Kemensos juga sudah mengantisipasi kelanjutan program prioritas nasional seperti PKH dan BPNT. Untuk itu, Kemensos sudah mempersiapkan payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU).

“Kita sudah memasukkan RUU perlindungan dan bantuan sosial serta RUU penanggulangan bencana. Keduanya sudah masuk program legislasi nasional artinya masuk ke daftar RUU yang diprioritaskan. Dengan adanya 2 RUU tersebut, BPNT dan PKH bisa lanjut terus,” kata Mensos. (*)