Mensos : Program Sembako Diharapkan Mampu Tekan Angka Kemiskinan

Suara.com - Mulai 2020, pemerintah mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Menurut Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, Program Sembako diharapkan terus menekan angka kemiskinan di sampai di bawah 9 persen.

Mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, angka kemiskinaan di Indonesia tercatat 9,41 persen. Adapun dalam survei terbaru BPS, yakni September 2019, angka kemiskinan turun lagi, menjadi 9,22 persen.

“Menurut BPS, ada peran BPNT dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, dengan Program Sembako diharapkan tingkat kemiskinan akan terus menurun. Target pemerintah di bawah 9 persen tahun ini,” kata Mensos, dalam Kegiatan Sosialisasi Program Sembako di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dalam Program Sembako, indeks bantuan dinaikkan dari Rp 110.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp 150.000. Bahan pangan ditambah, selain beras dan telur juga ditambah daging ayam, ikan, dan sayur-sayuran (khususnya kacang-kacangan).

“Jadi karena ada yang baru, ini makanya perlu disosialisasikan. Kalau indeks bantuan dari Rp 110.000 menjadi Rp150.000, itu berarti ada peningkatan Rp 40.000. Inilah yang direferensikan untuk Program Sembako, namun dipaketkan dengan BPNT,” kata Juliari.

Menurutnya, peluncuran Program Sembako juga tidak lepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Sehingga Kementerian Sosial dipandang bisa ikut berkontribusi dalam program penanganan stunting,” katanya.

Untuk mekanisme penyaluran bantuan, menurut Mensos, masih menggunakan mekanisme BPNT, yakni disalurkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke e-warong yang sudah ditentukan.

“Masih memakai kartu lama (KKS). Jadi per hari ini, kita belum ada pengadaan kartu baru. Kami masih menggunakan KKS,” kata Mensos.

Untuk terus meningkatkan dan mendukung kualitas pelayanan Program Sembako, Mensos minta bank-bank Himbara untuk meningkatkan jumlah e-warong. Menurutnya, rasio e-warong masih kurang dibandingkan dengan jumlah KPM.

“Teman-teman Himbara yang bersentuhan langsung dengan e-warong. Saya minta mereka memperbanyak jumlah e-warong, sebab saya dengar, ada satu e-warong yang menangani satu kecamatan, misalnya. Ini kan terlalu luas,” katanya.

Pada kesempatan sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung menyatakan, dengan kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan, maka diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih mandiri.

“Kenaikan (indeks bantuan) ini, selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," katanya, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi.

Tujuan lain Program Sembako adalah memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

“Program Sembako diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” kata Andi.

Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. (*)