Najwa Sentil Airlangga: Bapak Dicari Banyak Orang Gara-gara Omnibus Law

Suara.com - Dalam acara Business Law Forum 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kena sentil Najwa Shihab.

Najwa mengatakan bahwa Airlangga merupakan orang yang paling dicari-cari karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnimbus Law atau RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang menimbulkan polemik dan penuh kontroversial.

"Bapak ini yang paling dicari-cari banyak orang karena Omnibus Law, tapi bapak terlihat santai saja," kata Najwa kepada Airlangga dalam forum diskusi tersebut di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Najwa menyebut, Airlangga dicari banyak dari kelompok masyarakat seperti masyarakat sipil, kalangan hukum, hingga kaum buruh.

"Pak nanti ada demo besar tuh tanggal 23 Maret demo buruh," kata Najwa.

Mendapat pertanyaan itu Airlangga sempat tertawa, dia berkelakar bahwa dirinya tak mau kalah dengan Najwa Shihab yang sering di cari orang.

"Saya tak mau kalah dari mbak nana, yang banyak dicari orang," kata Airlangga.

Airlangga menuturkan bahwa RUU Ciptaker merupakan kesempatan untuk mentransformasikan perekonomian. Sebab, apabila pemerintah menggunakan jalur normal, persoalan transformasi kebijakan (untuk mengidentifikasi persoalan yang ada menggunakan paket stimulus biasa) akan makan waktu sekitar 10 tahun dalam menyinergikan aturan pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi, dalam RUU ini disederhanakan. Beberapa hal yang penting, antara lain terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana kemudahan diberikan kepada perizinan supaya terintegrasi, dan diberikan fasilitas perpajakan yang merupakan insentif fiskal dari UU Ciptaker. Sedangkan, untuk regulasi ketenagakerjaan yang (ada sekarang) sifatnya rigid, karena dibuat di 2003, namun adanya tantangan Revolusi Industri 4.0, dibuatlah flexibel but secure atau flexisafe, di dalamnya ada (fasilitasi) tenaga kerja aktif yaitu Kartu Pra Kerja, dan perlindungan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ungkapnya.

Turut hadir dalam diskusi ini Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Indonesia Roslan Roeslani, Founding Partner AHP dan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia Ahmad Fikri Assegaf, Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Chandra M. Hamzah.