Suara.com - Persoalan Kartu Prakerja dalam beberapa hari terakhir menimbulkan polemik, lantaran program yang bakal dijalankan dinilai tidak sesuai oleh banyak kalangan.
Meski begitu, sebenarnya pemerintah telah menganggarkan sedikitnya Rp 5 juta bagi setiap peserta program Kartu Prakerja, namun karena adanya pandemi Virus Corona atau Covid-19 anggaran tersebut disunat menjadi Rp 3,550 juta.
Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius dalam konferensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
"Setelah ada Covid-19 dan ada realokasi, sehingga banyak pelatihan yang tadinya dari segi biaya dirancang sebesar Rp 5 juta dengan insentif Rp 650 ribu," papar Yulius.
Yulius menjelaskan pengurangan anggaran ini diambil pemerintah dari kebijakan realokasi dan refocusing dari sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk pengalokasian melawan Virus Corona.
"Karena refocusing, maka pelatihan dikurangi dan insentif yang sifatnya social safety net itu ditambah," papar Yulius.
Untuk diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu pra kerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
TERPOPULER
