Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Ekonom Bongkar Potensi Kecurangan Kartu Prakerja

Iwan Supriyatna, Mohammad Fadil Djailani

Rabu, 29 April 2020 | 14:38 WIB
Ekonom Bongkar Potensi Kecurangan Kartu Prakerja
Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Pra Kerja secara online. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja.

Delapan platform tersebut meliputi Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Tapi pemilihan 8 platform tersebut menjadi tanda tanya karena dinilai tak transparan dan kredibel.

"Saya kira dengan situasi sekarang pemerintah harus transparaan dan akuntabel terkait proses yang dilakukan, terbuka bagi siapapun apakah hal tersebut dilakukan atau tidak. Pemilihan platform kredibel atau tidak," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Apalagi kata Tauhid 8 platform digital tersebut diperbolehkan mengambil komisi jasa atau fee dari setiap pelatihan yang diberikan, sehingga ini menimbulkan polemik baru karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan di tengah wabah corona tetapi masih ada juga pihak yang mengambil keuntungan.

"Standar pelatihan yang menurut saya kurang pas dikatakan seperti BLT dan Bansos karna lagi-lagi masyarakat tidak menerima kalau ada pihak yang diuntungkan dalam pelatihan. Disebutkan ada fee dan sebagainya dan ini akan masuk dalam ranah audit pemerintah," ucapnya.

Untuk itu kata Tauhid program ini lebih baik ditunda saja atau merevisi kebijakan yang ada dalam Kartu Prakerja, karena dinilai tidak begitu efektif dan menghambur-hamburkan anggaran negara saja.

"Kalau pun sulit mengalami penundaan, saya kira harus ada skenario bagimana memperbaiki ini, termasuk memperbaiki dengan alasan Covid-19 kita jangan sampai melanggar regulasi yang ada, termasuk pertanggung jawaban posisi keuangan," pungkasnya.

Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

baca juga

Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.

Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Uang untuk Kartu Prakerja Lebih Baik Diberikan ke Korban PHK

Uang untuk Kartu Prakerja Lebih Baik Diberikan ke Korban PHK

Bisnis | Rabu, 29 April 2020 | 14:23 WIB

Ikut Program Kartu Prakerja Bisa Langsung Dapat Kerja?

Ikut Program Kartu Prakerja Bisa Langsung Dapat Kerja?

Bisnis | Rabu, 29 April 2020 | 13:32 WIB

8,4 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja, Pemerintah Ngaku Kewalahan

8,4 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja, Pemerintah Ngaku Kewalahan

Bisnis | Selasa, 28 April 2020 | 12:25 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB