Kepala Daerah Diminta Segera Realisasikan APBD untuk Dongkrak Perekonomian

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat mengumpulkan seluruh kepala daerah dari 548 daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan yang dilakukan Mendagri ini merupakan respons dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

Melalui video conference, Mendagri mengajak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, dan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Tri Tito Karnavian, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, untuk memberikan arahan secara langsung berkaitan dengan poin-poin yang ditekankan presiden.

“Ada 2 topik yang akan kita bahas. Pertama, masalah sosialisasi dan diseminasi secara lebih masif protokol kesehatan terkait dengan Covid-19. Kedua, mengenai masalah realisasi anggaran sekaligus juga mengenai percepatan dan dukungan pemerintah pusat,” ujar Tito saat membuka rapat, di SBP Kemendagri, Jakarta, Senin, (10/8/2020).

Pada kesempatan itu, Mendagri minta para kepala daerah untuk benar-benar all out. Keterlibatan pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19 benar-benar dibutuhkan, karena konsep desentralisasi jelas mendistribusikan kewenangan bagi pemerintah pusat dan daerah.

“Mesin pusat saja bergerak tanpa didukung daerah akan sulit untuk gaspol, demikian juga di daerah. Mesin pusat all out, itu baru 50 persen, maka mesin daerah juga 548 daerah perlu juga all out. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah,” beber Mendagri.

Sementara itu, Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan perlunya cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Ia berharap, para gubernur, bupati/wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat sesuai kondisi di daerah masing-masing, mulai dari program edukasi, sosalisasi dan mitigasi.

“Memilih orang-orang yang dapat dipatuhi masyarakat. Tidak harus pejabat dari pemerintah pusat, tidak harus kepala daerah yang menjadi ikon. Tapi carilah orang-orang yang secara nonformal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik, seperti halnya presiden menugaskan Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor,” ujar Doni.

Keterlibatan Tim Penggerak PKK, dinilai Doni sebagai suatu langkah strategis, karena masyarakat Indonesia sangat menghormati keberadaan seorang ibu. Untuk itu, kehadiran Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan jajaran di seluruh penjuru Tanah Air diharapkan bisa menjadi bagian yang strategis dalam upaya sosialisasi terkait protokol kesehatan Covid-19.

“Karena sebagian masyarakat kita sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka,” tandas Doni.

Sehubungan dengan dukungan TP-PKK terhadap strategi nasional dalam penanggulangan dan penurunan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, Ketua Umum  TP-PKK, Tri Tito Karnavian telah membentuk gerakan PKK-Gebrak Maker (Gerakan Bersama Memakai Masker) yang sudah siap menjadi mesin penggerak untuk membagikan dan mensosialisasikan protokol kesehatan, dengan jumlah anggota kader yang telah tersebar diseluruh penjuru Tanah Air sekitar 4,5 Juta orang.