Banyak Menteri Beda Suara soal Masalah Ekonomi, Luhut: Kita Harus Kompak!

Suara.com - Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai banyak yang berbeda soal prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah pagebluk virus Corona atau Covid-19.

Atas situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak, termasuk para menteri untuk kompak dan satu suara dalam menumbuhkan rasa keoptimisan.

"Kunci mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi di kuartal III adalah kompak, bekerja sama, semangat inovasi, dan menjaga optimisme," kata Luhut dalam sebuah webinar, Minggu (30/8/2020).

Dia bilang dalam situasi sesulit apapun, sikap optimisme menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah target yang ingin dicapai.

"Dalam keadaan yang sangat tertekan kita harus optimis, dan itu saya hadapi dalam perjalanan karir saya. Dalam keadaan yang sulit pun saya tetap optimis, pasti saya dapat solusi untuk menyelesaikan masalah itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya pandangan lain soal capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun.

Airlangga mengakui lebih optimistis ketimbang koleganya tersebut di Kabinet Indonesia Maju.

Ketum Partai Golkar ini meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun bisa ke arah positif diangkat 0 sampai 0,25 persen.

"Kita melihat sampai di akhir tahun rangenya antara 0-0,25 persen," kata Airlangga dalam acara Kampanye Penggunaan Masker di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu.

Meski begitu kata dia peluang ekonomi Indonesia masuk jurang resesi tetap ada, makanya kata dia sisa kuartal ke III dan IV akan dimaksimalkan pemerintah untuk lebih menggerakan roda perekonomian, terutama dalam menggairahkan daya beli masyarakat dan investasi.

"Secara teori masuk ke arena resesi kalau pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut semakin turun. Tapi kalau ada perbaikan dari -5,3% ke angka lebih rendah, itu technically (secara teknis) bukan resesi," katanya.

Jika dilihat dari narasi Airlangga, tentu berbeda dengan Sri Mulyani yang tampak lebih pesimistis terhadap perekonomian nasional sampai akhir tahun ini.

Menkeu melihat berbagai kegiatan ekonomi di bulan Juli mulai menunjukan tren positif. Untuk itu, menjaga momentum tren tersebut sangatlah penting dengan berbagai instrumen kebijakan pemerintah pada saat ini.

“Kita melihat pembalikan arah ekonomi menuju positif masih sangat dini dan masih sangat kaku. Walaupun kegiatan mobilitas masyarakat mulai meningkat dibandingkan bulan April dan Mei, namun mobilitas itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam konsumsi maupun investasi," ujar Menkeu dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia yang ditulis Minggu.

Menkeu pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 mendekati 0%. Meski indikator recovery pada bulan Juli masih dini dan rapuh, Menkeu yakin akselerasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada bulan Agustus dapat menopang konsumsi dan investasi.

“Kalau seandainya kontraksi investasi bisa lebih diturunkan, lebih kecil dalam hal ini mendekati 0 dan konsumsi juga bisa mendekati zona netral yaitu 0, maka kita bisa berharap kuartal ketiga mendekati ke 0 persen," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2020 banyak dialokasikan untuk mendorong baik sisi demand, yakni konsumsi dan investasi maupun sisi supply untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia. Semua instrumen, kata Menkeu, telah dikerahkan mulai dari insentif pajak hingga penempatan dana di perbankan.

“Kita dengan langkah-langkah itu berharap daya tahan ekonomi Indonesia cukup tetap terjaga walaupun tekanannya berlangsung terus karena Covidnya belum hilang. Kombinasi berbagai stimulus kita coba untuk bisa memberikan daya tahan," jelas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan strategi pembiayaan dalam menutup defisit APBN yang melebar, salah satunya adalah burden sharing dengan Bank Indonesia. Selain menjadi menjadi standby buyer dalam pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) juga melakukan private placement langsung kepada pemerintah dengan suku bunga ditanggung BI.

“Ini adalah mekanisme yang kita sebut extraordinary dan kita sudah sampaikan ini hanya dilakukan di tahun 2020. Kami ingin juga mengatakan bahwa seluruh upaya ini tidak mengorbankan disiplin fiskal dan moneter," papar Menkeu.

Menkeu kembali menyampaikan bahwa tantangan dalam pemberian stimulus adalah database penerima. Menurutnya, desain kebijakan pemerintah kemudian dibuat fleksibel. Sebagai contoh adalah bantuan Presiden produktif langsung sebagai solusi subsidi bunga dan penangguhan kredit bagi UMKM yang dianggap tidak langsung dirasakan dampaknya.

“Berbagai langkah dibuat secara fleksibel dengan melihat dari sisi kesiapan databasenya dan sistemnya apakah program tersebut bisa dieksekusi. Inilah yang kita harapkan pada kuartal III dan IV akselerasi dan fleksibilitas ini bisa mendorong perekonomian kita kepada arah pembalikan yang lebih baik," katanya.