Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, meningatkan jajarannya, jika ingin Program Bantuan Sosial Beras (BSB) sukses dalam pelaksanaannya, maka mereka harus memperhatikan kualitas beras dan ketepatan penerima. Menurutnya, BSB merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk tidak membiarkan satu pun warga negara yang terdampak bencana, tidak mendapat bantuan.
“Dalam pelaksanaannya, kesuksesan program ini tergantung dari dua aspek, yaitu kualitas beras dan ketepatan penerima. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama, baik jajaran Kementerian Sosial maupun Perum Bulog,” katanya, di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Pemerintah, saat ini meluncurkan Program BSB untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan bantuan ini.
Adapun jumlah bantuan sebanyak 15 kilogram/KPM/bulan selama tiga bulan, yakni Agustus - Oktober 2020. September disalurkan sebanyak 30 kilogram untuk alokasi Agustus dan September, kemudian sebanyak 15 kilogram disalurkan pada Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai BSB dipasok oleh Perum Bulog.
KPM PKH ditetapkan sebagai pemenerima dengan pertimbangan, pertama, peserta PKH merupakan keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19. Mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana data tersebut telah dimutakhirkan.
Kedua, dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi.
Ketiga, Program PKH telah memiliki struktur sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program bansos besar. Terakhir, peserta PKH bukan sasaran program Bantuan Sosial Sembako (BSS) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Juliari menyatakan, BSB merupakan wujud konkret sinergitas antar kementerian dan lembaga termasuk Bulog, dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ia mengapresiasi komitmen Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, yang akan terus mengawal penyaluran bansos di lapangan, dari Sabang sampai Merauke.
“Kemensos menggandeng Bulog dan transporter untuk bersama-sama memberikan baansos kepada KPM PKH, bukan hanya sebagai satu sinergitas yang komplit, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang terdampak,” katanya.
Ia berpesan, agar jajaran Kemensos dan Perum Bulog mengantisipasi berbagai kejadian teknis di lapangan yang sudah bisa diperkirakan saat ini. Permasalahan di lapangan seringkali muncul, misalnya, ada yang mengatakan mengapa tidak dapat bantuan, sementara tetangganya dapat.
“Mungkin saja nanti ada yang bilang, tetangga saya dapat, kok saya tidak. Padahal datanya sudah clean by name by address. Hal-hal ini perlu kita antisipasi sejak awal, khususnya transporter dan para petugas Kementerian Sosial maupun dinas sosial, bagaimana memitigasinya, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik,” kata Mensos.
Di lain pihak, ia juga meminta mitra, yakni transporter dan jajaran dinas sosial di daerah mendukung sukses program ini.
“Kami mohon kerja samanya, baik dengan transporter maupun dinas sosial di seluruh 514 kabupaten/kota agar program dari presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Budi Waseso menyatakan, pihaknya menjamin kualitas beras yang akan disalurkan dalam Program BSB. Jaminan disampaikan setelah Bulog melakukan disposal (pemusnahan) terhadap beras berkualitas rendah. Perum Bulog juga sudah menerapkan teknologi untuk memastikan kualitas beras rice to rice.
TERPOPULER
