Ahok membeberkan kalau posisinya di Pertamina juga seringkali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
“Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan,” kata dia lagi.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang menurutnya sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
“Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” tukas Ahok.
Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan. Kementerian BUMN dalam hal ini memberikan ruang untuk keduanya antara komisaris dan direksi Pertamina berkomunikasi.
"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagi komut, tentunya itu urusan internalnya Pertamina. Kita berikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi, jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi lah," kata Arya Sinulingga.
Baca Juga: Ada Pegawai Pertamina Digaji Gede meski Sudah Dicopot, Ahok: Gila Aja Nih
Menurut Arya, bagaimanapun komisaris yang ditempatkan di setiap BUMN sebelumnya melalui proses yang musti dijalani dari Kementerian BUMN.