REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak rela isu kesehatan dan ekonomi selalu dibenturkan. Menurutnya, pemerintah tetap memprioritaskan kedua masalah ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Kita tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Rabu (16/9/2020).
Maka dari itu kata dia setiap kali pemerintah mengambil sebuah keputusan sangat tidak mudah, apalagi ini menyangkut kepentingan banyak orang.
"Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan mungkin berbeda dengan kalau di film-film kita menghadapi pilihan itu gampang," katanya.
Sehingga kata dia pilihan-pilihan seperti itu yang kemudian membuat proses kebijakan diambil pemerintah sulit.
"Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi perbincangan publik usai berbeda pendapat soal penarapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB jilid II.
Airlangga menuturkan, kebijakan ekonomi dan kesehatan harus jalan berirama di tengah pagebluk virus corona atau Covid-19.
"Itu tidak tepat, kita sudah sampaikan fasilitas kesehatan itu memadai rasio tempat tidur (di RS) ditingkatkan bahkan pemerintah sedang menyiapkan rumah sakit bintang dua dan tiga," kata Airlangga.
Tak hanya itu kata dia ketersedian obat bagi pasien Covid-19 juga saat ini mencukupi, baik yang ada di rumah sakit atau yang melakukan perawatan di rumah.
Begitu juga dengan pengembangan vaksin Covid-19 yang ditargetkan bisa didistribusikan akhir tahun ini atau awal tahun depan.
"Vaksinasi juga dipercepat oleh pemerintah, ini bentuk kepastian, bandingkan dengan awal-awal PSBB bulan Maret dimana kepastian vaksin belum ada," katanya.
Airlangga menekankan, fokus utama pemerintah jelas untuk memastikan bahwa sektor kesehatan Indonesia tetap kuat untuk menghadapi peningkatan jumlah pasien COVID-19. Tidak hanya di Jakarta, bahkan daerah-daerah lain.
"Karena pemerintah siapkan dana di sektor kesehatan Rp 78 triliun. Itu langsung tersedia dan setiap saat bisa di-deploy dan seluruh rumah sakit di Jakarta siap dan Wisma Atlet sudah kita tingkatkan kapasitasnya," jelas dia.
Airlangga pun menyebut ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan, karena ini dua hal yang dijaga oleh pemerintah, sehingga kata dia jangan ada pejabat publik yang membuat kebijakan mengejutkan.
"Yang namanya ekonomi itu faktornya dua, satu fundamental dan kedua sentimental. Sentimen ini dipicu dua hal satu ketidakpastian dan kedua kepanikan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.
Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi. Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.
Kendati demikian, ada 11 sektor yang boleh diizinkan dibuka. Pasalnya mereka dianggap kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan selama masa PSBB total ini.
Anies sendiri dalam pemaparannya menyatakan kondisi penularan virus corona di Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tuas rem darurat ini harus ditarik jika tidak ingin situasi lebih parah lagi.
Angka penularan Covid-19 semakin tinggi setiap harinya. Bahkan pasien yang meninggal dan dimakamkan dengan protap corona juga selalu bertambah.
TERPOPULER
