Di Masa Covid-19, Pemerintah Berupaya Tekan Peningkatan Angka Kemiskinan

Suara.com - Pemerintah berupaya menekan peningkatan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai dampak dari Covid- 19 pada 2020, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dan pada 2021 Rp 356,5 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial (bansos) untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, terdampak, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kegiatan strategis sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) lainnya.

Sejak 2018 hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia mencapai angka satu digit mencapai 9,22 persen (September 2019). Kondisi itu searah dengan target nasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada 2024.

Dampak Covid- 19 signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan, baik dari aspek kesehatan, sosial serta ekonomi sehingga krisis bisa dilihat dari menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen.

Stimulus fiskal dengan perluasan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan tunai bersyarat (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meredam dampak krisis dan mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh ke kemiskinan lebih dalam.

Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) menggelar Webinar Internasional menggandeng Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank, serta MicroSave Consulting Indonesia.

Webinar tersebut mengambil topik "Delivering Social Assistance During The Pandemic: Lesson From Indonesia", melalui Zoom Cloud Meeting dan Youtube Channel milik Microsave, Senin (19/10/2020).

Menteri Sosial (Mensos), diwakili Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Andi Dulung, menyampaikan upaya pemerintah Indonesia untuk mitigasi dampak sosial dan ekonomi selama pandemi Covid- 19.

Upaya-upaya itu antara lain, meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako.

Bantuan Presiden (banpres) merupakan wujud nyata kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga, mendistribusikan bansos tunai bagi masyarakat di luar wilayah Jabodetabek.

“Mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program, ” ujarnya.

Selain Andi Dulung, hadir juga Kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian Sosial dan menyampaikan program jaring pengaman sosial sebagai respons atas pandemi Covid- 19, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Seiring waktu, pemerintah memastikan program berjalan efektif dan efisien. Ke depan, diperlukan pengembangan mekanisme penargetan yang efektif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi prioritas utama untuk menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, inklusif dan terpilah.

Indonesia telah menetapkan platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk tahun 2019 – 2024.

Solusi digitalisasi diharapkan mampu menjawab tantangan dalam segala keterbatasan pendistribusian bansos, agar bisa menjangkau daerah yang terisolasi di seluruh pelosok negeri.