REGIONAL:
Suara.com - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menanggapi adanya kabar PDIP menegur Presiden Jokowi yang dirasa lebih percaya Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir daripada partainya sendiri.
Refly Harun mengatakan, ketidaksepakatan PDIP dan Presiden Jokowi adalah hal yang wajar dan biasa. Bahkan sudah terjadi sejak masa jabatan pertama.
Polanya berulang, PDIP menurut Refly Harun terkesan hendak melengserkan beberapa tokoh pilihan Presiden Jokowi sebagaimana dilakukan dulu dan kini.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun lewat tayangan video di Kanal YouTube pribadinya, Jumat (30/10/2020).
Dalam videonya, Refly Harun mengajak pemirsa untuk kembali menengok Presiden Jokowi pada periode pertama.
Menurut Refly Harun, permasalahan Presiden Jokowi periode lalu dan sekarang sama saja. Presiden Jokowi dinilai lebih mementingkan orang-orang terdekatnya daripada partainya sendiri.
Refly Harun lalu menyebut tiga nama kepercayaan Presiden Jokowi saat dirinya menjabat di periode pertama. Di sana tertera nama Luhut Binsar Pandjaitan, Rini Soemarno dan Andi Widjajanto.
"Problem pemerintahan Jokowi jilid satu dan dua sama. Pada jilid pertama ada ungkapan trio macan untuk menyebut orang yang dekat dengan Jokowi. Pertama Luhut Binsar Pandjaitan Kepala Staf Presiden KSP, dua Rini Soemarno Menteri BUMN, dan tiga Andi Widjajanto selaku sekretaris kabinet," ujar Refly seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly Harun, ketegangan dengan ketiga tokoh tersebut pernah terjadi. PDIP dianggapnya pernah berusaha menumbangkan ketiganya dengan berbagai cara.
Namun, upaya tersebut hanya berhasil untuk menumbangkan Andi Widjajanto saja. Sebab, Presiden Jokowi tidak melengserkan Luhut Binsar Pandjaitan maupun Rini Soemarno sampai akhir masa jabatannya.
"Tiga orang ini berusaha ditumbangkan kekuatan PDIP. Tentu dengan berbagai cara yang tentunya legal secara politik," ungkap Refly.
Upaya penggeseran Rini Soemarno menurut Refly Harun terbaca lewat angket Pelindo yang menuntut Presiden Jokowi mencopotnya. Kendati begitu, keputusan Presiden Jokowi tetap sama. Tidak ingin mengganti Rini Soemarno meskipun ia dilarang untuk datang ke DPR.
"Rini Soemarno dipertahankan walaupun hampir 5 tahun dilarang ke DPR, kemudian menjadi beban menteri keuangan dan menteri lainnya yang mewakili rapat," kata Refly.
Refly Harun lalu menuturkan, hal tersebut terbilang aneh dalam sistem presidensial sebagaimana diterapkan di Indonesia.
"Ini sebenarnya aneh dalam sistem presidensil karena partai penopang menginginkan menteri Jokowi diberhentikan, tapi Jokowi gak mau. Sederhana, karena Rini Soemarno menjadi orang yang sangat berjasa dalam pemenangan Presiden Jokowi," tukasnya.
TERPOPULER
