Hadapi Bencana Alam, Indonesia Menghutang ke Bank Dunia Rp 7 Triliun

Suara.com - Bank Dunia kembali meminjamkan utang kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 500 juta atau setara Rp 7 triliun dengan kurs Rp 14 ribu per USD 1.

Tujuan pemberian utang tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan finansial dan fiskal Indonesia terhadap resiko bencana alam, perubahan iklim, dan resiko yang berasal dari sektor kesehatan.

"Guncangan dan bencana seperti itu terus menerus menjadi ancaman bagi kemajuan pembangunan Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam keterangan resminya, Jumat (22/1/2021).

Berdasarkan catatan yang dimiliki Bank Dunia, pemerintah Indonesia pada periode 2014-2018, sudah membelanjakan anggaran sekitar USD 90 juta sampai USD 500 juta per tahun untuk tanggap bencana dan pemulihan.

Sementara pemerintah daerah diperkirakan mengeluarkan USD 250 juta selama periode yang sama.

Dia memperkirakan, biaya penanganan bencana akan terus meningkat karena terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya urbanisasi.

Hal itu menjadi tambahan beban bagi belanja pelayanan pemerintah ditambah lagi saat ini masih terjadi pandemi covid-19.

Dengan mengurangi dampak bencana, lanjutnya, perencanaan ini dapat membantu melindungi masyarakat yang miskin maupun rentan dan kerap harus menanggung akibat terberat dari bencana.

Terlebih sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada berbagai layanan dasar maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya.

Proyek baru ini juga akan mendukung Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang diterapkan oleh pemerintah, dengan memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia melalui suatu dana Pooling Fund Bencana (PFB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesiapan finansial dalam menghadapi bencana, perubahan iklim, dan krisis kesehatan seperti covid-19 semakin penting bagi Indonesia.

"Dukungan ini akan membantu pemerintah memberikan respon yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu melindungi kemajuan pembangunan Indonesia," kata Sri Mulyani.