Lantaran, penerimaan barang jaminan seperti ini memang secara ekonomis kurang efisien karena memerlukan biaya investasi gudang yang besar dan pemeliharaan barang jaminan yang cukup melelahkan.
Pegadaian juga disebut punya prosedur yang tak menyulitkan dan menyesuaikan kondisi masyarakat kecil. Meski penyaluran kredit bernilai kecil memakan biaya yang lebih besar ketimbang penyaluran kredit dengan nilai yang tinggi, tapi Pegadaian tetap mengenakan tarif sewa modal yang kecil pada kredit yang lebih kecil.
"Maka apabila Pegadaian di-holding, baik diakuisisi, merger, atau bentuk privatisasi lainnya, akankah masih bisa melayani rakyat kecil? Bisakah atau lebih tepatnya maukah perubahan bentuk Pegadaian yang baru memberikan kredit ke 'simbok-simbok' yang mengutang hanya untuk sekedar membeli beras?" ungkap Joko.
Kinerja Pegadaian
Ia mengatakan, alasan Pegadaian untuk tetap berdiri mandiri turut tercermin dari kinerja perusahaan selama ini yang tetap terjaga positif. Laba besih perusahaan selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 12,5 persen.
Selain itu, Pegadaian menjadi salah satu dari 10 BUMN penyumbang dividen terbesar ke negara. Pada 2015 dividen yang disetorkan Rp 584 miliar, lalu Rp 660 miliar di 2016, Rp 1 triliun di 2017, dan 1,38 triliun di 2018.
Begitu pula dengan nilai pajak yang dibayarkan ke kas negara trennya meningkat, pada 2015 sebesar Rp 1 triliun, 2016 Rp 1,1 triliun, 2017 Rp 1,2 triliun, serta Rp 2018 senilai Rp 1,4 triliun.
Dengan kinerja itu, Joko menilai, dapat disimpukan bahwa Pegadaian adalah salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki kinerja sehat, di samping tetap mampu menjaga perannya sebagai jaring pengaman sosial.
"Sehingga sangat layak diposisikan sebagai perusahaan mandiri atau sebagai perusahaan induk dalam wacana holdingisasi BUMN," katanya.
Oleh sebab itu, dia meminta untuk para pemangku kebijakan dalam wacana pembentukan holding antara BRI, PNM, dan Pegadaian bisa mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Sehingga Pegadaian bisa tetap berdiri sendiri.
Tujuannya, agar peran strategis Pegadaian bagi perekonomian dalam negeri tetap dapat dijalankan dengan optimal. Serta dapat menghindari aspek-aspek negatif yang dapat muncul dengan memposisikan Pegadaian sebagai anak perusahaan BUMN lain.
"Maka kami memohon untuk mempertimbangkan kembali untuk tidak men-subholding-kan atau memergerkan atau mengakuisisi Pegadaian dengan BUMN lain dan tetap menjadikan Pegadaian sebagai BUMN yang mandiri, seperti kondisi eksisting saat ini," tutup Joko.
TERPOPULER
