- Presiden Trump menunda lima hari rencana serangan udara terhadap infrastruktur energi Iran, bergantung pada keberhasilan diskusi yang sedang berlangsung.
- Iran membantah klaim Trump mengenai percakapan produktif, menyebutnya upaya memanipulasi harga energi global dan mengulur waktu.
- Ketegangan dipicu ultimatum 48 jam Trump terkait Selat Hormuz, direspons Iran dengan ancaman serangan terhadap fasilitas vital regional.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pengalihan instruksi kepada Departemen Pertahanan untuk menunda seluruh rencana serangan udara terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari ke depan.
Penundaan ini, menurut Trump, bergantung pada "keberhasilan" rangkaian pertemuan dan diskusi yang tengah berlangsung saat ini.
Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (23/3/2026), Trump mengeklaim bahwa Washington dan Teheran telah menjalin "percakapan yang sangat baik dan produktif" selama dua hari terakhir guna mencapai penyelesaian total atas permusuhan di Timur Tengah.
Namun, pihak Iran membantah klaim tersebut. Iran pada hari ini, membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Washington dan Teheran telah mengadakan "percakapan produktif."
Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa pernyataan Trump merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi harga energi global dan mengulur waktu untuk melaksanakan rencana militer.
Sebagai tanggapan terhadap inisiatif negara-negara regional yang bertujuan untuk de-eskalasi, kementerian menambahkan bahwa Teheran mengatakan kepada para mediator bahwa mereka bukanlah pihak yang memulai perang, dan menegaskan kembali posisinya bahwa "tanggung jawab atas konflik tersebut terletak di tempat lain."
Media yang terkait dengan pemerintah Iran, Fars dan Tasnim, secara terpisah mengutip pejabat dan sumber Iran yang mengatakan bahwa tidak ada negosiasi langsung atau tidak langsung dengan Trump, dan bahwa presiden AS telah mundur setelah ancaman Iran dianggap kredibel, termasuk peringatan bahwa target potensial dapat meluas ke fasilitas energi di seluruh wilayah.
Sebelumnya, pada hari Sabtu, Trump memberikan ultimatum 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya sebelum tengah malam GMT hari Senin (23/3/2026).
Selat strategis tersebut saat ini praktis terblokade, sehingga menghambat sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global.
Iran merespons ultimatum tersebut dengan ancaman yang tak kalah ekstrem. Teheran bersumpah akan melakukan "penghancuran permanen" terhadap infrastruktur vital di seluruh Timur Tengah, termasuk sistem pengairan (desalinasi), jika AS merealisasikan ancamannya.
Selain itu, Iran mengincar pembangkit listrik yang menyuplai energi ke pangkalan-pangkalan AS serta aset-aset ekonomi dan industri di mana Amerika memiliki saham di dalamnya.
Namun, klaim Trump mengenai kemajuan diplomasi ini segera dibantah oleh pihak Iran. Kantor berita Fars, yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengutip sumber anonim yang menyatakan bahwa "tidak ada kontak langsung maupun tidak langsung" antara Iran dan Donald Trump.
Sumber tersebut justru menilai bahwa Trump "mundur" setelah menyadari keseriusan ancaman Iran untuk menargetkan pembangkit listrik di Asia Barat. Hingga saat ini, kebenaran laporan dari pihak Iran tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Hannah Ellis-Petersen, pengamat kawasan, menyoroti betapa krusialnya fasilitas desalinasi bagi negara-negara di Teluk Arab.
Seperti yang dilansir dari APNews dan Shafaq, Tanpa hujan, danau, maupun sungai yang memadai, instalasi yang mengubah air laut menjadi air minum ini adalah urat nadi bagi kelangsungan hidup warga di kota-kota besar di tengah gurun.
TERPOPULER
